MANOKWARI, Kabartimur.com- Bupati Manokwari, Hermus Indou, mengingatkan seluruh kepala kampung agar menjaga integritas dalam menjalankan pemerintahan serta menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Pesan tersebut disampaikan Hermus dalam Kegiatan Pembekalan Pemerintahan bagi Kepala Kampung se-Kabupaten Manokwari di Hotel Swiss-Belhotel Manokwari, Selasa (18/8/2026).
Hermus menegaskan, kepala kampung merupakan pemimpin bagi seluruh masyarakat sehingga pelayanan tidak boleh dibedakan berdasarkan agama, ras, golongan, hubungan keluarga maupun kepentingan politik.
“Jadilah pemimpin bagi semua. Jangan membeda-bedakan masyarakat. Rangkul, sayangi dan cintai mereka dengan kasih,” tegasnya.
Dalam pengelolaan pemerintahan kampung, ia meminta seluruh kepala kampung menjaga kebersihan pemerintahan dari praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran.
Menurutnya, penggunaan dana kampung harus dilakukan sesuai perencanaan, kebutuhan masyarakat, serta ketentuan yang berlaku.
Hermus mendorong agar musyawarah perencanaan pembangunan kampung dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan kampung.
“Perencanaan harus berbasis kebutuhan masyarakat. Apa yang benar-benar dibutuhkan di kampung harus menjadi prioritas,” katanya.
Ia mencontohkan kebutuhan dasar seperti penyediaan air bersih, perbaikan rumah warga kurang mampu, pembangunan rumah ibadah, hingga penguatan ketahanan pangan melalui kebun kampung.
Hermus juga meminta anggaran kampung diarahkan pada kegiatan produktif yang mampu mengurangi angka kemiskinan.
Ia berharap setiap tahun pemerintah kampung dapat memberikan perhatian kepada keluarga miskin, sehingga jumlah keluarga yang berada dalam kondisi rentan dapat terus ditekan.
“Kalau ada keluarga di kampung yang rumahnya sangat tidak layak, prioritaskan untuk dibantu. Jangan sampai keluarga miskin terus bertumpuk,” ujarnya.
Selain itu, Hermus melarang kepala kampung menyalahgunakan aset kampung untuk kepentingan pribadi serta mengangkat anggota keluarga atau kelompok tertentu tanpa mempertimbangkan kompetensi dan aturan.
“Kalau keluarga boleh saja, tetapi kalau tidak kompeten, jangan dipaksakan. Kita harus mulai mengubah pola-pola seperti itu supaya kita bisa maju ke depan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan kepala kampung agar tidak meninggalkan wilayah tugas dalam waktu lama hingga pelayanan pemerintahan terhenti.
Menurut Hermus, kepala kampung harus hadir di tengah masyarakat dan memastikan pelayanan pemerintahan tetap berjalan.
“Jangan meninggalkan kampung dalam waktu yang lama sehingga pelayanan pemerintahan terhenti. Kepala kampung harus tinggal dan hadir di tengah masyarakat,” katanya.
Hermus menegaskan, pemerintahan kampung yang bersih, transparan dan berintegritas akan menjadi modal penting untuk memperkuat pemerintahan di tingkat distrik hingga Kabupaten Manokwari. (Red/*)
