MANOKWARI, KABARTIMUR.COM- Pemerintah Kabupaten Manokwari menyiapkan sejumlah strategi untuk memulihkan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tekanan terhadap kapasitas fiskal daerah.
Strategi tersebut disampaikan Bupati Manokwari dalam Rapat Paripurna DPRK Manokwari, Jumat (28/8/2026), sebagai jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRK terkait kondisi penerimaan PAD dalam Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2025.
Bupati mengapresiasi perhatian dan masukan seluruh fraksi DPRK Manokwari. Menurutnya, penguatan PAD menjadi langkah penting untuk menjaga kapasitas fiskal daerah agar tetap mampu membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
Salah satu strategi yang disiapkan adalah digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi melalui penerapan e-tax dan e-retribution.
Pemerintah daerah akan memperluas sistem pembayaran nontunai, termasuk penggunaan QRIS dan integrasi dengan sistem perbankan daerah, khususnya pada sektor restoran, hotel, parkir, dan hiburan.
Digitalisasi diharapkan dapat meningkatkan transparansi penerimaan, mengurangi transaksi tunai, sekaligus mempersempit celah kebocoran pendapatan daerah.
Selain digitalisasi, Pemkab Manokwari akan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak serta retribusi melalui pendataan dan pemetaan kembali potensi penerimaan daerah.
Pendataan tersebut mencakup sektor perdagangan, jasa, perhotelan, pemanfaatan kekayaan daerah, hingga retribusi persampahan yang dinilai masih memiliki potensi untuk dioptimalkan.
Strategi lainnya adalah memperkuat tata kelola aset daerah. Aset milik pemerintah yang selama ini belum memberikan kontribusi optimal akan didorong agar dapat dimanfaatkan secara produktif.
Pemanfaatan aset dapat dilakukan melalui mekanisme kerja sama pemanfaatan maupun sewa dengan prinsip profesional, transparan, dan akuntabel.
Bupati berharap strategi tersebut tidak hanya meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan, tetapi juga memperluas sumber-sumber PAD baru.
“Dengan penguatan PAD, kapasitas fiskal daerah diharapkan semakin kuat sehingga pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan secara berkelanjutan,” harapnya. (Red/*)
