JAKARTA, Kabartimur.com – Pimpinan DPR RI bersama jajaran Kementerian Haji dan Umrah melaporkan hasil pengawasan penyelenggaraan ibadah haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/6/2026).
Pertemuan tersebut membahas berbagai capaian penyelenggaraan haji, mulai dari penurunan biaya haji, pengurangan masa tunggu keberangkatan jemaah, hingga peningkatan kualitas layanan akomodasi dan konsumsi bagi jemaah Indonesia di Arab Saudi.
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengatakan pengawasan yang dilakukan DPR bertujuan memastikan perbaikan penyelenggaraan ibadah haji benar-benar terwujud pada masa pemerintahan Presiden Prabowo.
“Pengawasan kita kemarin itu ingin melakukan perbaikan yang sesungguhnya. Artinya melakukan perbaikan yang terbaik ini terwujud dan terjadi di era kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo,” ujar Cucun kepada awak media usai pertemuan.
Menurutnya, DPR turut mengawal penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sehingga ongkos haji dapat ditekan secara signifikan dalam dua tahun terakhir. Selain itu, Presiden juga memberikan perhatian khusus terhadap upaya mempercepat masa tunggu jemaah haji.
Cucun menjelaskan antrean keberangkatan yang sebelumnya mencapai 35 hingga 40 tahun kini berhasil ditekan menjadi sekitar 26 tahun. Meski demikian, Presiden masih meminta pemerintah mencari skema baru agar masa tunggu dapat dipersingkat lagi.
“Beliau menyampaikan kalau bisa antrean ini lebih cepat lagi. Bagaimana skemanya agar masa tunggu tidak terlalu panjang,” katanya.
Layanan Hotel dan Konsumsi Jemaah Meningkat
Selain membahas biaya dan masa tunggu, DPR juga melaporkan hasil pengawasan terhadap mekanisme keberangkatan jemaah, termasuk penerapan sistem imigrasi yang dinilai semakin efektif dalam mencegah keberangkatan jemaah ilegal.
Peningkatan kualitas akomodasi juga menjadi salah satu capaian yang mendapat apresiasi. Menurut Cucun, sekitar 17 ribu jemaah reguler Indonesia tahun ini dapat menginap di kawasan sekitar Masjid Nabawi, Madinah, dengan fasilitas hotel berbintang.
“Jemaah reguler sekarang hampir 17 ribu orang diinapkan di zona 1, di sekitar Masjid Nabawi. Banyak jemaah menyampaikan mereka tidak menyangka bisa mendapatkan hotel yang begitu baik dan dekat dengan masjid,” ujarnya.
Perbaikan juga dilakukan pada layanan konsumsi. Kementerian Haji dan Umrah disebut berhasil melakukan negosiasi dengan pihak syarikah sehingga pilihan menu makanan bagi jemaah menjadi lebih beragam dan lebih sesuai dengan selera masyarakat Indonesia.
Cucun menegaskan Presiden Prabowo meminta seluruh pihak mempertahankan berbagai terobosan yang telah berjalan baik sekaligus terus melakukan evaluasi terhadap aspek-aspek yang masih memerlukan penyempurnaan.
“Beliau menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara DPR dan pemerintah sebagai modal utama untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji,” kata Cucun.
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, mengapresiasi kinerja Kementerian Haji dan Umrah dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
Menurut Abidin, tantangan penyelenggaraan haji ke depan tetap perlu diantisipasi, terutama terkait dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah yang dapat memengaruhi pelaksanaan ibadah haji.
“Semoga kondisi geopolitik di Timur Tengah terus membaik sehingga penyelenggaraan haji ke depan dapat berjalan lebih sukses,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas perhatian yang diberikan terhadap peningkatan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia.
“Terima kasih kepada Pak Prabowo yang secara serius memperhatikan kepentingan bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, melalui peningkatan layanan bagi jemaah haji,” tutupnya. (Red/*)
