JAKARTA, Kabartimur.com– Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah bersama pimpinan DPR RI serta sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI di kediaman pribadinya di Hambalang, Rabu (17/6/2026). Pertemuan tersebut membahas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 sekaligus langkah-langkah peningkatan kualitas layanan bagi jemaah Indonesia pada musim haji mendatang.
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, mengatakan Presiden memberikan apresiasi atas pelaksanaan haji tahun 2026 yang dinilai berjalan baik meski masih terdapat sejumlah aspek yang perlu disempurnakan.
Menurut Irfan, sinergi antara pemerintah dan DPR RI melalui Tim Pengawas Haji berjalan efektif sehingga berbagai kendala yang muncul di lapangan dapat ditangani dengan cepat tanpa mengganggu pelayanan kepada jemaah.
“Alhamdulillah hari ini saya terutama dengan DPR, dan saya sangat senang tadi Bapak Presiden memberikan apresiasi kepada penyelenggaraan haji pada tahun ini,” ujar Irfan.
Ia menjelaskan, meski Kementerian Haji dan Umrah baru mulai bekerja pada September 2025, sementara tahapan penyelenggaraan haji dari Pemerintah Arab Saudi telah dimulai sejak Juni 2025, berbagai persiapan yang sempat tertinggal berhasil dikejar melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Salah satu capaian penting pada penyelenggaraan haji 2026 adalah percepatan penerbitan visa dan distribusi kartu Nusuk yang sudah dilakukan sejak di Tanah Air. Langkah tersebut dinilai mampu meminimalkan berbagai persoalan yang kerap terjadi pada musim haji sebelumnya, seperti jemaah yang terpisah dari keluarga, kesulitan mendapatkan hotel, atau tercecer saat berada di Arab Saudi.
Selain itu, pemerintah mulai menerapkan skema kontrak layanan multiyears dengan penyedia jasa haji. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memberikan kepastian bagi mitra penyedia layanan untuk berinvestasi dalam peningkatan fasilitas bagi jemaah Indonesia.
Kampung Haji dan Masa Tunggu Jadi Sorotan Presiden
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga memberikan sejumlah arahan strategis untuk penyelenggaraan haji 2027. Arahan itu meliputi peningkatan kualitas konsumsi, persiapan layanan yang lebih dini, hingga peningkatan standar akomodasi dan hotel bagi jemaah Indonesia.
“Bapak Presiden memberikan masukan-masukan untuk peningkatan layanan kepada jemaah haji terkait tahun 2027 nanti, termasuk bagaimana makanan bisa dipersiapkan lebih dini dan lebih baik, serta peningkatan kualitas penginapan dan hotel,” kata Irfan.
Presiden juga menyoroti pentingnya pengembangan konsep Kampung Haji sebagai upaya jangka panjang untuk meningkatkan pelayanan sekaligus menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji.
Menurut Irfan, konsep tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama DPR RI, mengingat tantangan penyelenggaraan haji ke depan masih cukup besar, mulai dari fluktuasi nilai tukar, kenaikan harga avtur, kondisi global yang belum stabil, hingga meningkatnya biaya layanan dari Pemerintah Arab Saudi.
Selain kualitas layanan, Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap upaya percepatan masa tunggu keberangkatan haji. Irfan mengungkapkan, pemerintah telah berhasil memangkas masa tunggu di sejumlah daerah yang sebelumnya mencapai 35 hingga 50 tahun.
“Tahun ini kita sudah bisa memastikan bahwa maksimal 26 tahun. Namun bagi Presiden, angka tersebut masih belum memuaskan dan beliau meminta agar dicari terobosan untuk mempercepat masa tunggu jemaah,” ujarnya.
Arahan tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menghadirkan layanan haji yang lebih berkualitas, terjangkau, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, sekaligus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji yang profesional dan berorientasi pada kepuasan jemaah. (Red/*)
