Manokwari, Kabartimur.com – Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni mendorong penguatan sinergi dengan jajaran Kementerian Hukum untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam sambutan Bupati Teluk Bintuni yang dibacakan Wakil Bupati Teluk Bintuni, Joko Lingara, pada acara tasyakuran peringatan Hari Pengayoman ke-81 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Rabu (19/8/2026).
Joko mengatakan, momentum tasyakuran Hari Pengayoman hendaknya tidak dimaknai sebatas kegiatan seremonial, tetapi menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi terhadap perjalanan pengabdian sekaligus memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan hukum yang semakin baik, mudah, adil, transparan, dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Pengayoman pada akhirnya berbicara tentang kehadiran negara dalam memberikan kepastian dan keadilan kepada masyarakat,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.
Menurutnya, bidang hukum memiliki posisi strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Terlebih, Kabupaten Teluk Bintuni memiliki karakteristik wilayah yang luas, masyarakat yang majemuk, kekayaan sumber daya alam yang besar, serta wilayah hukum yang perlu dijaga secara bersama-sama.
Karena itu, pembangunan dan penegakan hukum di Teluk Bintuni harus terus diarahkan agar berjalan seiring dengan pembangunan daerah, dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai Pancasila serta menghormati kearifan lokal dan hukum adat yang hidup di tengah masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni mengajak untuk terus membangun sinergi dengan jajaran Kementerian Hukum sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha,” ujarnya.
Ia berharap kerja sama tersebut dapat terus diperkuat, khususnya dalam pembentukan dan harmonisasi regulasi, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pelayanan bantuan hukum, perlindungan kekayaan intelektual, serta berbagai pelayanan hukum lainnya yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Di tengah perkembangan zaman dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, Joko menekankan pentingnya aparatur negara untuk terus berbenah. Pelayanan hukum, kata dia, harus semakin profesional, cepat, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Integritas harus menjadi pondasi utama. Hukum bukan hanya berbicara mengenai aturan, tetapi juga tentang keadilan dan kepercayaan,” tegasnya.
Ia menambahkan, setiap tugas yang dijalankan dengan integritas dan penuh tanggung jawab akan memperbesar peluang tercapainya tujuan hukum, yakni memberikan perlindungan dan rasa keadilan bagi masyarakat.
Pada momentum Hari Pengayoman ke-81, Pemkab Teluk Bintuni juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan pengayoman atas dedikasi dan pengabdian dalam menjalankan tugas.
“Semoga momentum Hari Pengayoman ke-81 semakin memperkuat semangat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas,” pungkasnya. (Red/*)
