WASIOR – Pemkab Teluk Wondama berencana menjalin kerja sama dengan LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) untuk pengembangan sumber daya aparatur.
LPDP merupakan lembaga pengelola dana abadi untuk mendanai beasiswa untuk pendidikan magister atau S2 juga program doktor atau S3 baik di dalam maupun di luar negeri.
Lembaga ini bernaung di bawah Kementerian Keuangan RI.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Teluk Wondama Ujang P.Waprak mengatakan kerjasama dengan LPDP bisa menjadi solusi untuk menjawab tingginya minat PNS untuk melanjutkan studi namun terkendala minimnya anggaran Pemda.
“Jadi ke depan untuk ASN yang mau studi kita akan buka ruang seluas-luasnya karena biayanya sudah ada. Tetapi kita petakan dulu sesuai kebutuhan daerah.
Sehingga yang pergi kuliah S2 atau S3 itu nantinya tidak numpuk banyak. Karena misalnya kita butuh S2 Pariwisata atau S2 Perikanan, itu nanti kita petakan dulu supaya jelas, “kata Ujang.
Ujang menyampaikan itu di sela-sela Sosialisasi Beasiswa LPDP tahun 2022 di Aula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, kompleks kantor bupati Teluk Wondama di Isei, Kamis (21/7/2022).
Asisten Sekda Bidang Administrasi Korinus Kris Torey yang turut hadir dalam sosialisasi itu juga memandang perlu Pemkab Teluk Wondama menjajaki kerjasama dengan LPDP dalam rangka mempersiapkan SDM aparatur khususnya PNS orang asli Papua.
“Manajemen ASN itu penting jadi bisa ada kerjasama dengan LPDP dalam rangka menyiapkan SDM OAP. Jadi bisa dibuat MoU dengan LPDP, “ujar Kris.
Koordinator LPDP wilayah Papua Barat Lion Ferdinan Marini mengatakan Pemda bisa membuat kerjasama dengan LPDP. Namun dia sendiri belum mengetahui secara persis bagaimana bentuk kerjasamanya.
“Yang pernah itu Kabupaten Bantaeng (Sulsel), “ujar Lion.
Alumni beasiswa LPDP itu lantas menjelaskan mulai tahun ini LPDP membuka beasiswa afirmasi khusus untuk putra-putri asli Papua termasuk yang berstatus PNS.
Hal itu tentunya membuka kesempatan bagi muda mudi asli Papua termasuk para PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister maupun doktor tanpa biaya alias gratis.
“Jadi jangan berpikir ini untuk orang yang pintar saja. Biasanya kitorang anak-anak Papua itu tidak mau ikut beasiswa ini karena merasa tidak pintar atau apa, tidak. Beasiswa ini bukan untuk orang pintar tapi untuk orang yang niat sekolah, “kata Lion.
Hingga akhir 2021, jelas Lion, jumlah penerima beasiswa LPDP di wilayah Papua dan Papua Barat masih sedikit. Di Papua Barat sendiri tercatat baru sebanyak 175 orang atau hanya sebesar 0,6 persen dari total penerima LPDP di seluruh Indonesia.
“Artinya masih sedikit sekali. Jadi diharapkan tahun bisa bertambah lagi jumlah penerima dari Papua dan Papua Barat, “ujar alumnus ITS Surabaya itu.
Dia menambahkan beasiswa afirmasi juga dibuka untuk warga non OAP yang berdomisili di daerah afirmasi seperti di Papua dan Papua Barat, NTT juga Maluku dan Maluku Utara.
“Yang non OAP yang tinggal di daerah afirmasi itu bisa ikut. Itu dibuktikan dengan ijazah SD, SMP dan SMA. Jadi semua bisa mendaftar bukan hanya mahasiswa saja. Tapi kalau PNS itu harus tugas belajar, bukan ijin belajar, “ papar Lion. (Nday)
