WASIOR, kabartimur.com – Aktivitas Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat di Rasiei yang sempat terhenti menyusul aksi pemalangan yang dilakukan oleh gabungan pengusaha Orang Asli Papua (OAP), Senin (5/10) siang sudah kembali berjalan.
Koordinator gabungan pengusaha OAP Andarias Baransano menyatakan pihaknya sudah mencapai kata sepakat dengan Dinas Pendidikan perihal tuntutan mereka terkait pembagian paket pekerjaan tahun 2026 yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus).
“Kami tadi sudah komitmen dengan Dinas Pendidikan. Tetapi kami akan melakukan mediasi dengan OPD lain terkait dengan paket-paket Otsus yang tidak transparan dari OPD-OPD lain. Besok (Selasa) kita akan ke Dinas PU, “kata Baransano sebelum dilakukan pembukaan palang.
Baransano menegaskan pihaknya terpaksa melakukan aksi pemalangan lantaran pembagian paket pekerjaan dari Dana Otsus selama ini tidak transparan dan sering kali mengabaikan pengusaha OAP.
Padahal, dia mengatakan dalam regulasi terutama Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam rangka Percepatan Pembangunan Papua telah mengamanatkan keberpihakkan, perlindungan dan kesempatan yang lebih besar bagi pelaku usaha OAP.
“Selama ini tidak transparan. Malah yang terjadi adalah Patipa, Papua tipu Papua, “ujar Baransano yang juga merupakan Sekretaris Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Daerah Wondama.
Terkait tuntutan pengusaha OAP, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Teluk Wondama Richardus Kilmas menyatakan bahwa pihaknya tidak bermaksud menutup-nutupi pembagian paket pekerjaan tahun anggaran 2026 yang bersumber dari dana Otsus dari pelaku usaha OAP.
Yang terjadi adalah pembagian paket pekerjaan dari dana Otsus belum bisa dilakukan karena adanya pergeseran anggaran yang harus membutuhkan persetujuan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat.
“Keterlambatan pekerjaan ini disebabkan karena harus, karena ini sumber dananya dari Otsus dan DBH Migas di mana kalau dilakukan pergeseran itu harus ada persetujuan dari Provinsi, “jelas Kilmas.
“Tadi kami sudah menjelaskan semua sehingga kita sudah sepakat untuk palang ini dibuka, “lanjut mantan Asisten Sekda Wondama 
ini.
Polisi Apresiasi Pengusaha OAP
Meskipun melakukan pemalangan kantor, Wakil Kapolres Teluk Wondama Kompol Christian Masale tetap mengapresiasi gabungan pengusaha OAP karena tidak melakukan pengrusakan sama sekali. Juga tidak melakukan aksi-aksi anarkis yang bisa memicu persoalan baru.
“Kami dari keamanan menyampaikan terima kasih kepada masyarakat terutama pengusaha Orang Asli Papua yang mana menyampaikan aspirasi tidak melakukan anarkis. Saya senang, saya bangga, “ucap Kompol Christian.
Diapun mengimbau para pengusaha OAP agar ikut berkontribusi menjaga kondisi keamanan dan ketertiban Kabupaten Teluk Wondama yang dikenal sebagai Tanah Peradaban Orang Papua.
“Kita betul-betul jaga terus kota kita ini karena kota kita ini kota peradaban (Orang Papua). Tahun depan (2027) bulan Oktober kita melakukan Sidang Sinode (Sidang Sinode GKI di Tanah Papua ke-19). Tidak boleh kabupaten kita ini dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab, “pesan Wakapolres.
Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Daerah Wondama Adrian Worengga juga mengingatkan seluruh pengusaha OAP agar senantiasa menyampaikan aspirasi dengan cara-cara yang beradab sesuai dengan nilai-nilai adat istiadat dan budaya orang Wondama.
“Ini bukan budaya adat orang Wondama yang palang-palang ini. Kita duduk bicara sebagai anak-anak adat lalu bawa kepada pemerintah, mungkin dana Otsus di SKPD ini diperuntukkan untuk pekerjaan-pekerjaan apa saja supaya didahulukan ke pengusaha orang Papua, “kata Worengga. (Nday)
