WASIOR – Anggota DPD RI Perwakilan Papua Barat Filep Wamafma mendorong Pemkab Teluk Wondama memanfaatkan dana block grant Otsus untuk membiayai prioritas daerah yang belum bisa diakomodir dengan APBD.
Antara lain untuk penyediaan infrastruktur maupun sarana prasarana bidang pendidikan maupun kesehatan.
“Karena kalau harap dari APBD saja pasti tidak bisa. Jadi saya pikir bisa, karena ada bagian kita yang tidak dikasih ke sini, di tahan di Jakarta. Jadi ada yang dianggarkan dari APBD, tapi yang belum bisa itu yang kita dorong dengan dana block grant melalui Badan khusus Otsus di Jakarta (Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua), “ujar Filep.
Hal itu disampaikan senator asal Papua Barat pada pertemuan dengan Forkopimda dan pimpinan OPD Pemkab Teluk Wondama dalam rangka kunjungan reses di aula Sasana Karya, kantor bupati Teluk Wondama di Isei, Jumat (28/10).
Sebagai informasi, skema penggunaan dana Otsus untuk Papua dan Papua Barat sesuai amanat UU nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas UU nomor 21 tahun 2001 tetang Otsus Papua dibagi menjadi 2 bagian.
Yakni dana Otsus spesific grant untuk membiayai hal-hal khusus seperti urusan pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Kemudian dana Otsus block grant untuk membiayai hal-hal yang bersifat umum seperti pembangunan infrastruktur, pemeliharaan dan pelaksanaan pelayanan publik.
Juga untuk peningkatan kesejahteraan orang asli Papua (OAP), penguatan lembaga adat serta hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah.
Filep menjelaskan, berbeda dengan dana spesific grant yang langsung ditransfer ke masing-masing Pemda baik provinsi maupun kabupaten/kota, dana otsus block grant masih ‘ditahan’ pemerintah pusat.
Dana tersebut baru dicairkan setelah ada usulan program atau kegiatan prioritas yang diajukan Pemda.
“Karena di pusat itu menunggu dari kita. Kita ajukan baru mereka alokasikan di block grant. Kalau kita tidak usulkan kan tidak mungkin juga mereka (bantu).
Jadi harap kabupaten/kota usulkan program dalam bentuk fisik, infrastruktur termasuk bidang pendidikan dan kesehatan. Bisa juga untuk perumahan rakyat, “ujar senator berlatar belakang akademisi itu.
Filep berjanji akan mengawal usulan dari Pemkab Teluk Wondama dan akan menindaklanjutinya dengan berkoordinasi dengan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin Wakil Presiden.
“Intinya yang tidak bisa dengan APBD bisa diusulkan lewat dana block grant Otsus. Bikin RAB ditujukan kepada Kepala Koordinator Percepatan Pembangunan Papua yakni Bapak Wapres tembusan ke saya.
Sehingga kalau ada waktu bisa kita bahas langsung dengan pihak-pihak terkait, “kata Wakil Ketua Komite I DPD RI itu.
Bupati Teluk Wondama Hendrik Mambor dalam kesempatan itu langsung menginstruksikan seluruh pimpinan OPD segera menyiapkan usulan program/kegiatan yang memungkinkan untuk dibiayai dengan dana block grant Otsus.
“Ini informasi yang baik sekali. jadi saya minta semua pimpinan OPD segera siapkan usulan program dan kegiatan lengkap dengan data teknis dan data dukung. Harus dengan data yang lengkap dan akurat supaya bisa ditindaklanjuti, “kata Mambor. (Nday)
