WASIOR, Kabartimur.com – Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat memindahkan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat (SR) dari semula di Kampung Werianggi Distrik Nikiwar ke lokasi baru di Distrik Rasiei.
Bupati Teluk Wondama Elysa Auri mengungkapkan, pemindahan lokasi dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia bahwa lokasi Sekolah Rakyat sebaiknya berada dekat dengan pusat kabupaten.
Sebagai informasi, Pemkab Teluk Wondama pada awalnya telah menetapkan lahan seluas 10 hektare di Kampung Werianggi Distrik Nikiwar sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Masyarakat adat setempat juga telah setuju menyerahkan tanah mereka untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
“Namun dalam perkembangan ada pertimbangan teknis dari Kemensos terkait lokasinya dan disarankan harus dekat dengan ibu kota kabupaten sehingga Pemerintah Daerah sudah bersepakat lokasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat tersebut dipindahkan ke wilayah Distrik Rasiei, “kata Bupati Auri.
Hal itu disampaikan bupati sewaktu membacakan jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi dan kelompok khusus DPRK Teluk Wondama atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 di hadapan rapat paripurna DPRK Wondama di Rasiei, baru-baru ini.
Auri menjelaskan, proses pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Distrik Rasiei akan dilakukan mulai tahun 2026 dengan alokasi anggaran Rp1,5 miliar.
“Dan sementara dalam proses koordinasi dengan pihak apraisal dan BPN, “terang Bupati.
Sebelumnya, Kelompok Khusus (anggota DPRK dari jalur pengangkatan Orang Asli Papua) dalam pandangan umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025, menyoroti belum adanya realisasi pembayaran ganti rugi tanah lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
“Belanja pengadaan tanah pembangunan Sekolah Rakyat oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama dalam kenyataan tidak dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini perlu diperhatikan oleh instansi terkait dengan melibatkan masyarakat adat pemilik tanah adat, “ kata Nomensen Benon Uryo, anggota DPRK darI Kelompok Khusus.
Adapun Sekolah Rakyat merupakan pendidikan formal berbasis asrama yang menyediakan akses pendidikan gratis bagi siswa dari keluarga miskin yang mencakup jenjang SD, SMP dan SMA. (Nday)
