MANOKWARI- Penantian para pencari kerja (Pencaker) di Wilayah Papua Barat akhirnya menemui jalan buntu dimana Pemerintah Daerah hingga saat ini tak kunjung mengumumkan hasil seleksi calon pegawai negeri sipil daerah cpnsd kuota 2018 setelah dilakukan seleksi pada bulan maret 2019 lalu.
Salah satu Pencari Kerja Eliyas Iryo menilai, Pemerintah Daerah terkesan menunda-nunda pengumuman hasil CPNSD ini patut di Pertanyakan, maksud apa sehingga hasil ini sudah mencapai setahun tidak kunjung di umumkan.
“Dengan berbagai alasan pemerintah daerah di sepuluh Kabupaten dan Kota serta Pemerintah Papua Barat menunda terus hasil seleksi cpnsd, ini sebenarnya ada apa” Kata Eliyas Iryo Senin 9 Maret 2020
Menurutnya, segala perjuangan baik melalui aksi demo yang digelar beberapa waktu lalu maupun desakan agar pemerintah segera mengumumkan hasil tersebut, namun terus dihadapkan dengan alasan tertentu maka dirinya meminta agar seluruh pencaker di Papua Barat yang menanti pengumuman hasil cpnsd kuota 2018 memboikot pemilihan kepala daerah 2020 di wilayah Papua Barat.
“Saya kira pemerintah hadir untuk menjawab keresahan masyarakat terutama soal hasil cpnsd, namun hasil ini terus di tunda maka saya minta kepada seluruh pencaker di Papua Barat agar kita satukan tekad memboikot Pilkada 2020 di masing-masing Daerah” Kata Iryo yang merupakan pencaker asal Kabupaten Pegunungan Arfak.
Ia juga menuntut agar pemerintah Daerah segera mengumumkan hasil tersebut dengan ketentuan batas waktu sebelum pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati ke Komisi Pemilihan Umum KPU.
“Kita memberikan batas waktu sebelum proses pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati ke KPU, jika tidak maka seruan Boikot Pilkada ini benar-benar harus di berlakukan di seluruh Kabupaten Kota” tegasnya.
Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) saat di Manokwari menegaskan, hasil CPNSD kuota Papua dan Papua Barat sudah dikembalikan ke Daerah
“Lho di Daerah kendalanya bukan di Kementrian Justru kami belum menerima dari Daerah makanya belum fix” Kata Tjahyo Kumolo.
Terpisah Bupati Fakfak, Mohamad Uswanas saat dikonfirmasi melalui sambungan telpon celuler mengatakan bahwa untuk hasil CPNSD di Daerahnya termasuk Provinsi Papua Barat belum diumumkan.
“Saya pastikan hasil CPNSD belum diumumkan, termasuk di Papua Barat, sementara masih di godok di Pusat” Kata Bupati Fakfak Mohamad Uswanas 4 Maret 2020 lalu.
Mengenai pernyataan Menpan-RB saat mengunjungi Manokwari bahwa persoalan hasil CPNSD sudah bukan lagi ranah Kementrian, Uswanas mengatakan untuk Tidak perlu ikut berpikir soal kuota 80 untuk OAP dan 20 untuk NON OAP tetapi harus ada kepastian yang dibuat dalam bentuk tertulis dan tidak mau di pimpong.
Dia menyebut kalau memang ada formasi yang kemudian lebih dan harus di gunakan hal itu harus di tuntut agar digunakan oleh anak Negeri jangan orang lain.
“Pemerintah juga harus fleksibel artinya, jumlah formasi yang diberikan itu sekian kemudian ada sekian yang tidak masuk itu saya kira pemerintah pusat serahkan saja jadi kita kan memudahkan mereka dan itu yang kita harap” Jelas Bupati Fakfak, Mohamad Uswanas. (AD)
