MANOKWARI, Kabartimur.com –Ratusan massa yang mengatasnamakan pencari kerja (pencaker) Formasi 2021 melakukan aksi pemblokadean jalan dan pemalangan Kantor Bupati Manokwari, Papua Barat, Selasa (2/6/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas belum terealisasinya janji pengangkatan pegawai yang sebelumnya disampaikan Pemerintah Kabupaten Manokwari.
Massa memblokade Jalan Drs. Esau Sesa, tepatnya di persimpangan menuju Kantor Bupati Manokwari. Mereka membakar ban bekas, memasang batang bambu di badan jalan, serta membentangkan baliho berisi tuntutan dan aspirasi.
Tidak hanya memblokade jalan utama, massa juga memalang akses masuk Kantor Bupati Manokwari menggunakan batang bambu di dua pintu gerbang. Akibatnya, arus lalu lintas di kawasan tersebut lumpuh dan para pengendara terpaksa mencari jalur alternatif.
Koordinator Lapangan Pencaker Formasi 2021, Oktopilus Renggo, mengatakan aksi tersebut merupakan puncak kekecewaan para pencaker setelah berulang kali menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah tanpa mendapatkan kepastian.
“Ini merupakan puncak kekecewaan para pencaker setelah berulang kali menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, namun belum memperoleh kepastian,” ujarnya.
Menurut Oktopilus, sejak 2024 para pencaker telah beberapa kali menggelar aksi damai di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) hingga Kantor Bupati Manokwari. Namun hingga kini belum ada solusi yang jelas terkait nasib peserta Formasi 2021.
“Hari ini kami turun ke jalan karena sejak tahun 2024 kami sudah beberapa kali melakukan aksi damai, mulai dari Kantor BKD hingga Kantor Bupati. Namun hingga saat ini belum ada hasil yang memberikan kepastian bagi kami,” katanya.
Ia menjelaskan, pada 22 Mei 2025 Bupati Manokwari pernah menyampaikan rencana pengangkatan pegawai dari Formasi 2021 dengan kuota sekitar 120 orang yang akan direalisasikan secara bertahap. Namun hingga pertengahan 2026, janji tersebut belum juga diwujudkan.
“Kami merasa ditipu karena janji yang pernah disampaikan belum juga diwujudkan. Karena itu kami melakukan aksi yang lebih besar agar masyarakat mengetahui persoalan yang kami hadapi,” tegasnya.
Selain menuntut realisasi pengangkatan, para pencaker juga mempertanyakan penggunaan Formasi 2021 dalam proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sementara masih banyak peserta formasi tersebut yang belum mendapatkan kejelasan status.
Mereka berharap pemerintah daerah segera memberikan solusi apabila kuota Formasi 2021 tidak lagi tersedia, termasuk membuka formasi baru agar para pencaker memiliki kesempatan mengikuti seleksi berikutnya.
“Kami berharap jika memang tidak ada lagi penambahan kuota untuk Formasi 2021, pemerintah dapat memberikan solusi, misalnya membuka formasi baru sehingga kami memiliki kesempatan untuk kembali bersaing dalam seleksi berikutnya,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, massa juga meminta perhatian dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk memberikan penjelasan terkait penyelesaian Formasi 2021 yang hingga kini belum tuntas.
“Kami meminta BKN dan KemenPAN-RB memberikan kepastian serta menjawab aspirasi kami. Sampai hari ini belum ada informasi yang jelas terkait nasib peserta Formasi 2021 yang belum terakomodasi,” katanya.
Para pencaker turut mengingatkan kembali janji politik Bupati dan Wakil Bupati Manokwari terkait rencana pengangkatan 1.000 pegawai pascapelantikan kepala daerah. Mereka mendesak pemerintah segera merealisasikan janji tersebut atau membuka formasi baru secara adil dan transparan.
“Kami meminta pemerintah daerah segera merealisasikan kuota yang pernah dijanjikan atau membuka formasi baru agar kami dapat kembali mengikuti proses seleksi secara adil dan transparan,” tegas Oktopilus. (Red/*)
