WASIOR – Bupati Teluk Wondama Bernadus Imburi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran 2019 kepada DPRD setempat, Selasa.
Di hadapan rapat paripurna DPRD yang dipimpin Wakil Ketua Selena Akwan, Imburi kembali memaparkan beberapa capaian positif dalam hal penyelenggaraan pemerintahan yang berhasil diraih Pemkab Wondama pada periode 2019.
Yakni, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami peningkatan relatif tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2015 IPM Wondama masih berada pada posisi 56,64 namun pada 2019 naik menjadi 59,82 pada 2019 atau mengalami pertumbuhan sebesar 1,63 persen.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan pembangunan manusia di Kabupaten Teluk Wondama,“ ujar Imburi membacakan nota pengantar LKPj tahun anggaran 2019.
Jumlah penduduk miskin yang mengalami penurunan tajam dalam 4 tahun terakhir. Pada 2015 jumlah penduduk miskin di Wondama adalah sebanyak 37,44 persen. Namun pada 2019 tersisa 32,42 persen atau menurun sebesar 5,02 persen.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berhasil mendapat opini Wajar Pengecualian (WTP) pada 2019. Opini WTP tersebut menjadi yang pertama kali sepanjang sejarah berdirinya Kabupaten Teluk Wondama.
Selanjutnya, indeks sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang berhasil mendapatkan predikat B dari Kementerian PANRB pada 2019. Capaian ini juga menjadi prestasi terbaik sepanjang sejarah daerah dengan julukan Tanah Peradaban Orang Papua ini berdiri pada 2003 silam.
Pemkab Wondama juga masuk dalam tiga besar di Provinsi Papua Barat dalam hal implementasi reformasi birokrasi serta laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD).
“Di bidang infrastruktur telah kita capai prestasi kinerja dengan terbangunnya prasarana telekomunikasi yang melayani 65,79 persen penduduk. Pelayanan listrik 24 jam hingga ke beberapa distrik dan tersedianya penerangan jalan dari Wasior sampai Manggurai, “ lanjut bupati.
Rapat paripurna penyampaian LKPj Bupati sendiri dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan untuk pencegahan virus corona atau Covid-19. Undangan yang hadir dibatasi hanya beberapa orang saja dan penempatan tempat duduk dibuat berjarak.
Seluruh anggota DPRD bersama undangan yang hadir diwajibkan menggunakan masker. Panitia juga menyiapkan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun serta disediakan hand sanitizer dan tidak ada acara makan bersama. (Nday)
