HALTIM – Sekretaris Jendral Sentral Perjuangan Rakyat Halmahera Timur (Sepra Haltim ), Udin Sinen menilai Plt. ketua DPD KNPI Haltim Ismail Hi Alaudin bekerja tanpa mengantongi SK dan Cacat Administrasi.
Kepada awak media (18/3), Udin Sinen sapaan akrab dari Bung Dhino selaku sekjen Sepra Haltim mengklaim bahwa panitia musyawarah tersebut dibentuk hanya sepihak, pasalnya OKP dan OKK sekabupaten Halmahera Timur tidak diundang apa lagi dilibatkan dalam pembentukan panitia tersebut.
” Karateker ini dari mana kemana, kok tiba – tiba datang bentuk panitia tanpa koordinasi dengan OKP dan OKK di Haltim, kesannya tara (tidak) netral karena pengurus tidak dihadirkan dalam pembentukan Panitia Musda tersebut”, kata Udin.
Udin menyebut bahwa tahun kemarin sudah di bentuk panitia Musda tetapi entah bagaimana terjadi kendala sehingga harus dilakukan evaluasi untuk pembetukan panitia baru.
” Kami Mohon penjelasan agar surat rapat dari karateker yang dilayangkan ke Grup KNPI supaya diketahui oleh publik minimal kami dari OKP dan OKK se-Haltim, Kita semua punya itikad baik untuk KNPI Halmahera Timur yang lebih maju dan sejahtera,” kata Udin.
Pihaknya juga mempertanyakan SK Karteker KNPI Haltim jika memang benar ada agar dibuka ke publik untuk diketahui bersama.
” Kami minta SK karateker KNPI dan jangan disimpan sebagai dokumen sanitasi dan di kirim ke haltim sebagai langkah awal yang harus dilakukan yakni konsolidasi dengan OKP dan DPK KNPI se- Haltim Bukan malah buat surat undangan rapat pembentukan Panitia Musda abal – abal seperti brosur dealer yang tidak ditandatangani atau cap stempel lalu hanya dikirim person ke pihak – pihak tertentu,” kesal Udin.
Udin menyinggung kepemimpinan tersebut tanpa melalui musyawarah.
” Apakah ini yang dimaksud merangkul pemuda?, Nonsen jangan ciptakan lubang – lubang tikus untuk kalian lolos mulus memenangkan salah satu kandidat calon KNPI pada musda nanti. Itu yang kami tidak mau demokrasi setingkat KNPI rusak di Haltim,” pungkas Udin. (RH/Red)
