MANOKWARI- Sebagaimana diketahui, QR Code Indonesian Standard (QRIS), telah mulai diimplementasikan secara nasional efektif mulai 1 Januari 2020. Peluncuran QRIS merupakan salah satu implementasi Visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025, yang telah dicanangkan pada Mei 2019 lalu.
QRIS mengusung semangat UNGGUL (UNiversal, GampanG, Untung dan Langsung), bertujuan untuk mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, memajukan UMKM, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, untuk Indonesia Maju.
Sejak QRIS diluncurkan, berbagai kemajuan cukup pesat dicapai, saat ini sudah terdapat 36 penyelenggara yang sudah berijin dari BI. Adapun kampanye Pekan QRIS Nasional tercatat pernah diselenggarakan pada tanggal 9 sampai dengan 15 Maret 2020. Kegiatan ini dilaksanakan di universitas, pendidikan, pusat keramaian kota, pasar tradisional dan lainnya sehingga menyentuh semua sektor dan lapisan masyarakat.
Dalam keterangan rilis BI Papua barat yang diterima media ini menyampiakan bahwa dalam rangka mengantisipasi penyebaran COVID-19, BI mengimbau masyarakat untuk meningkatkan transaksi melalui non tunai, yang sejalan dengan dukungan terhadap bekerja dari rumah (WFH) dan social/physical distancing.
Untuk itu BI menetapkan penyesuaian atas MDR QRIS menjadi 0% khusus untuk merchant dengan kategori Usaha Mikro (UMI) yang berlaku mulai 1 April 2020 s.d. 30 September 2020 dan penurunan biaya SKNBI yang berlaku efektif sejak 1 April 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Selain itu, BI akan terus mendukung program-program pemerintah dalam menyalurkan dana bantuan sosial melalui pembayaran non-tunai.
“Bank Indonesia bekerjasama dengan perbankan, asosiasi sistem pembayaran Indonesia, dan dunia industri perbankan juga sepakat memperpanjang masa berlakunya gratis MDR dari Mei jadi September 2020,” tutur Bapak S. Donny H. Heatubun selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat.
Pada bulan Mei dan awal Juni 2020, BI Papua Barat merencanakan rangkaian sosialisasi dan edukasi QRIS secara bertahap di wilayah Manokwari.
Pada tanggal 18 Mei 2020, BI Papua Barat mengundang Paroki Gereja Katolik wilayah Manokwari (Paroki Santo Agustinus, Paroki Santo Thomas Aquinas, Paroki Imanuel Sanggeng, Stasi Salvator Maripi, Stasi Michael Arfai, dan Stasi Santa Bunda Allah Sowi) di Swissbel Hotel. Kegiatan ditujukan untuk mendorong aplikasi digital payment di lingkungan gereja kegiatan usaha umat gereja di Manokwari.
Dengan banyaknya manfaat penggunaan QRIS dalam mendorong transaksi yang aman, efisien, dan mudah, Bapak S. Donny H. Heatubun selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat (BI Papua Barat) menyampaikan bahwa hadirnya QRIS tentunya merupakan cara melakukan pembayaran yang aman untuk mengurangi potensi penyebaran COVID-19.
Menurutnya, pihak gereja akan merasakan langsung manfaat QRIS dimana Pembayaran menggunakan QRIS mengikuti tren pembayaran non tunai digital yang artinya tersedia alternatif metode pembayaran bagi customer sehingga memperluas pangsa pembeli khususnya generasi muda yang tentunya berpotensi meningkatkan kemudahan transaksi di lingkungan gereja misalnya dalam menggalang persembahan umat gereja.
Manfaat lain yang dapat dirasakan oleh gereja adalah menghilangkan potensi tidak dilakukannya penggalangan persembahan umat akibat larangan ibadah secara fisik, serta hasil pencatatan dana otomatis yang memungkinkan uangnya langsung tersimpan di bank serta dapat dimonitor setiap saat melalui aplikasi.
Selaras dengan tujuan Bank Indonesia, perwakilan Paroki di Manokwari menyambut inisiatif tersebut akan memberikan imbauan kepada para umat gereja agar dapat memahami dan mencoba menggunakan QRIS dalam transaksi sehari-hari baik di lingkungan pasar maupun di lingkungan rumah untuk mendorong behavior ekonomi dan keuangan digital dengan harapan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Papua Barat.
Selanjutnya, BI Papua Barat akan melanjutkan sosialisasi dan edukasi QRIS sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 secara intensif dengan menyasar target lainnya seperti sektor perdagangan, sektor kesehatan dan sektor pendidikan.(Rls/*)
