WASIOR, Kabartimur.com – Wakil Bupati Teluk Wondama, Papua Barat Andarias Kayukatuy mengakui pembangunan bidang ekonomi yang berjalan dalam dua tahun terakhir ini belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah itu.
Untuk itu, Andi, demikian sapaan karib wakil bupati minta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) merancang strategi maupun kebijakan baru yang bisa mendongkrak peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Oleh karena itu coba mari sama-sama kita pikirkan konsep pembangunan ekonomi kita yang baru yang bisa membuat rakyat kita tidak tinggal menunggu ada bantuan (bantuan sosial) dan tiap tahun proposal-proposal terus, “kata Andi.
Hal itu disampaikan wakil bupati pada pembukaan Forum OPD dalam rangka penyusunan rancangan awal RKPD tahun 2025 di Gedung Sasana Karya, Kantor Bupati Teluk Wondama di Rasiei, Rabu, 27 Maret 2024.
Lebih lanjut wakil bupati juga mendorong jajaran Pemkab Teluk Wondama rajin turun ke masyarakat agar bisa melihat dan merasakan secara langsung apa sesungguhnya yang dibutuhkan masyarakat.
Menurut Andi, kehadiran PNS di tengah masyarakat juga penting dalam rangka pendampingan terhadap masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan.
Sekaligus monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan Pemda. Termasuk memantau sejauh mana dampak dari bantuan-bantuan yang banyak dikucurkan Pemda kepada masyarakat selama ini.
“Maka saya minta kita tidak hanya berteori tapi kita langsung turun ke lapangan. Kalau bisa kita ikut kerja dengan rakyat di lapangan. Pegang cangkul dan kerja bersama-sama dengan rakyat di kebun. Pegang mata kail dan kita mancing sama-sama dengan mereka di laut, “ujar Andi.
“Supaya mereka bisa malu dan melakukan pekerjaan itu terus. Kalau tidak mereka jadi malas dan mengharapkan bantuan-bantuan terus, “imbuh mantan Kepala Dinas Sosial ini.
Dalam kesempatan itu Kepala BP4D (Bappeda) Amirudin menyampaikan bahwa jumlah bantuan Pemda kepada masyarakat dalam bentuk hibah, bantuan sosial (bansos) atau bentuk lainnya terus bertambah setiap tahun.
Antara lain bantuan rumah layak huni, bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM, bantuan perahu dan mesin tempel bagi nelayan juga bantuan alat pertanian dan bibit bagi petani.
Tidak ketinggalan bantuan pendidikan berupa beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa serta anggaran untuk biaya rujukan orang sakit.
Namun demikian faktanya, berbagai bantuan yang digelontorkan Pemerintah Daerah belum mampu mengangkat masyarakat dari lubang kemiskinan.
Data Badan Pusat Statistik tahun 2023 mencatat sebanyak 10.240 jiwa atau 28,90 persen penduduk Kabupaten Teluk Wondama masih dikategorikan miskin.
“Hampir di setiap lini ini itu ada bantuan. Tapi ya tetap miskin, ada apa. Apa persoalan pokoknya. Mestinya seiring penyaluran bantuan-bantuan maka berbanding lurus dengan angka ketergantungan, “kata Amirudin.
Oleh sebab itu, Amirudin juga mengajak seluruh pimpinan OPD agar bersama-sama mencari formula yang tepat untuk bisa memacu kemandirian masyarakat.
“Mari kita rumuskan apa persoalan, inti persoalanya apa. Kita tidak bisa terus menerus ‘menyuap’ masyarakat kita terus menerus. Mungkin kita berikan umpannya supaya masyarakat sendiri yang memancing, “ujar mantan Kabag Hukum dan HAM Setda Teluk Wondama ini. (Nday)
