WASIOR – Sejumlah PNS Pemkab Teluk Wondama diketahui tidak pernah masuk kantor dan bekerja dalam waktu lama namun tetap menerima gaji dan tunjangan. Banyak dari mereka juga tetap naik pangkat meskipun tidak pernah melaksanakan tugas.
Bupati Teluk Wondama Hendrik Mambor mengatakan dirinya bersama Wakil Bupati Andarias Kayukatuy telah memegang data pegawai yang hanya mau menerima gaji namun enggan melaksanakan kewajibannya itu.
Dengan tegas dia menyatakan pegawai seperti itu tidak memiliki rasa malu baik terhadap dirinya maupun terhadap masyarakat.
“Sifat ini adalah sifat tidak tahu malu. Sifat membonceng di atas kepentingan rakyat merupakan salah satu bentuk korupsi terselubung karena digaji dengan uang rakyat tetapi tidak pernah bekerja, “ kata Mambor pada acara pelantikan pejabat struktural di Gedung Sasana Karya, Kantor Bupati Teluk Wondama di Isei, baru-baru ini.
Mambor menegaskan PNS seperti demikian tidak akan diberi ampun. Dia minta para pimpinan OPD untuk memberikan teguran secara lisan dan tertulis kepada yang bersangkutan. Jika tidak juga diindahkan maka akan diberikan sangsi sesuai aturan kepegawaian.
“Saya dengan wakil bupati sudah sepakat tidak ada ampun. Ko siapa jadi, tidak ada ampun. Untuk itu kami harap pimpinan OPD segera mengambil langkah penertiban ASN yang demikian sesuai aturan yang berlaku. Teguran lisan, teguran tertulis, tidak ada (respon), sangsi !, “ tandas orang nomor satu Wondama itu.
Selain PNS yang makan gaji buta, dari hasil penelaan terhadap data kepegawaian, Mambor juga mendapatkan banyak pegawai yang kerjanya asal-asalan.
Mereka hanya mengejar gaji dan tunjangan dan cenderung tidak peduli dengan tugas pokoknya. Namun manakala gaji terlambat dibayar, merekalah yang selalu ribut atau protes duluan.
“Kelompok ini adalah kelompok yang digaji tapi tidak produktif. Yang penting hadir saja, kalau jaman dulu itu mungkin pagi datang ceklok (absen elektronik) kemudian pulang nanti sore datang ceklok lagi,” lanjut mantan Kepala Bappeda itu.
Bupati memastikan penertiban terhadap PNS yang tidak disiplin dalam bekerja terutama yang tidak pernah masuk kantor akan segera dilakukan dalam waktu dekat ini. Selain untuk penegakkan disiplin pegawai, penertiban juga dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran daerah.
“Dalam waktu dekat kami akan segera kami melakukan penertiban ASN yang demikian. Kenapa, karena APBD kita kecil. Belanja operasi lebih besar. Belanja operasi itu identik dengan belanja pegawai.
Jadi ibarat kita punya mistar 1 meter, 75 senti itu untuk belanja operasi, 25 senti itu belanja publik jadi kita tidak bisa main-main,”ucap orang nomor satu Wondama. (Nday)
