MANOKWARI, KABARTIMUR.COM– Pimpinan DPRK Manokwari menegaskan sikap serius terhadap krisis kelistrikan yang dalam beberapa waktu terakhir memicu pemadaman bergilir di sejumlah wilayah. Durasi pemadaman yang mencapai tiga hingga enam jam dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Wakil Ketua I DPRK Manokwari, Suryati, SE, mengatakan persoalan kelistrikan tidak cukup hanya dijelaskan dari sisi teknis. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian solusi, jadwal penanganan, serta jaminan pelayanan listrik yang lebih stabil.
“Sebagai pimpinan DPRK Manokwari, kami memahami adanya persoalan teknis yang dihadapi PLN. Namun, kami juga harus melihat persoalan ini dari sisi masyarakat. Pemadaman selama tiga sampai enam jam bukan persoalan kecil,” tegas Suryati.
Berdasarkan penjelasan PLN dalam pertemuan bersama DPRK Manokwari, sistem kelistrikan saat ini mengalami defisit daya. Kemampuan pasok berada di kisaran 37,5 MW, sementara beban puncak dapat mencapai 39,5 MW. Kondisi tersebut menyebabkan defisit sekitar 2 MW pada hari kerja.
Situasi diperparah dengan terganggunya suplai dari **PLTU Conch**, yang sebelumnya mampu memasok sekitar 12–13 MW, namun kini hanya sekitar 1 MW akibat gangguan pada pembangkit.
Dampaknya dirasakan langsung masyarakat, mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, dunia usaha, fasilitas kesehatan, sektor pendidikan, perkantoran hingga aktivitas ekonomi secara umum.
DPRK Kawal Tambahan 10 MW
Suryati menegaskan DPRK Manokwari akan mengawal komitmen PLN untuk mengatasi defisit daya tersebut. PLN sebelumnya menyampaikan rencana penambahan pembangkit sewa sebesar 10 MW secara bertahap, yakni 5 MW pada minggu ketiga Oktober 2026 dan tambahan 5 MW pada minggu kedua November 2026.
Menurut Suryati, target tersebut harus menjadi komitmen yang benar-benar direalisasikan.
“DPRK akan mengawal komitmen tersebut. Masyarakat membutuhkan kepastian kapan kondisi listrik kembali normal. Jangan sampai target Oktober dan November bergeser lagi, sementara masyarakat terus menanggung pemadaman berjam-jam,” ujarnya.
Selain penambahan daya, DPRK juga meminta PLN mengambil langkah darurat selama proses pemulihan sistem berlangsung. Salah satunya dengan memastikan jadwal pemadaman disampaikan secara terbuka, akurat dan konsisten kepada masyarakat.
Gangguan jaringan yang menyebabkan pemadaman di luar jadwal, lanjut Suryati, juga harus diminimalkan melalui pemeliharaan jaringan secara lebih intensif.
Manokwari Tak Boleh Bergantung pada Satu Sumber
Dalam jangka panjang, DPRK Manokwari menilai sistem kelistrikan di daerah tersebut harus dibangun dengan tingkat keandalan yang lebih tinggi dan tidak terlalu bergantung pada satu sumber pasokan.
Sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat, Manokwari terus berkembang dari sisi penduduk, investasi, pelayanan pemerintahan maupun kegiatan ekonomi. Karena itu, kebutuhan listrik yang stabil dan memiliki cadangan daya memadai menjadi bagian penting dalam menopang pembangunan daerah.
“Ketika satu pembangkit mengalami gangguan, masyarakat tidak boleh langsung terkena dampak pemadaman berkepanjangan. Sistem kelistrikan harus memiliki cadangan daya yang cukup,” tegasnya.
DPRK juga menyoroti rencana penguatan sistem kelistrikan sebagaimana dipaparkan PLN dalam RUPTL 2025–2034, yang mencakup pembangunan pembangkit, gardu induk dan jaringan transmisi untuk memperkuat sistem kelistrikan Manokwari.
Suryati meminta seluruh rencana tersebut tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi direalisasikan sesuai target dan kebutuhan di lapangan.
“Listrik adalah kebutuhan dasar masyarakat sekaligus salah satu penopang utama pembangunan. Karena itu, DPRK Manokwari akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan meminta PLN memastikan persoalan defisit daya ini ditangani secepat mungkin,” katanya.
Menurutnya, ukuran keberhasilan penanganan krisis listrik bukan semata-mata pada terpenuhinya target teknis PLN, melainkan pada kembalinya hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan listrik yang layak, stabil dan berkelanjutan.
DPRK Manokwari, lanjut Suryati, akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Manokwari, PLN dan pihak terkait lainnya untuk mendorong langkah konkret agar persoalan kelistrikan tidak kembali berulang.
“Yang paling penting bagi kami adalah masyarakat mendapatkan pelayanan listrik yang layak, stabil dan berkelanjutan.” Pungkasnya.(Red/*)
