MANOKWARI, KABARTIMUR.COM- Persoalan defisit daya listrik yang terjadi di Kabupaten Manokwari mendapat sorotan serius dari DPRK Manokwari. Kondisi tersebut dinilai telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan membutuhkan langkah konkret dari PLN.
Persoalan ini dibahas dalam rapat hearing antara DPRK Manokwari dan PT PLN (Persero) di ruang Komisi II DPRK Manokwari, Senin (7/4/2026).
Rapat dipimpin anggota Komisi II DPRK Manokwari, Patrick Yauw Meyer, dan dihadiri Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRK Manokwari, pimpinan serta anggota Komisi II. Dari pihak PLN hadir Manager UP3 Manokwari, Arvy Tryudha, bersama sejumlah staf, asisten dan teknisi.
Dalam hearing tersebut, DPRK meminta PLN menjelaskan kondisi kelistrikan Manokwari sekaligus langkah yang disiapkan untuk mengatasi defisit daya yang belakangan menjadi keluhan masyarakat.
Patrick mengatakan, sejumlah persoalan di lapangan telah menjadi perhatian serius DPRK. Karena itu, hasil pertemuan tidak boleh berhenti sebagai pembahasan tanpa tindak lanjut.
“Isu-isu yang terjadi di lapangan kemarin membuat masyarakat kita resah. Ada beberapa poin yang menjadi atensi kita,” ujar Patrick.
Menurutnya, PLN telah menyampaikan sejumlah langkah dan inovasi untuk mengatasi persoalan kelistrikan. Salah satunya rencana pembangunan gardu induk di sekitar Warmare yang diharapkan dapat mengurangi beban sistem kelistrikan di wilayah Manokwari.
Namun, DPRK menilai solusi tersebut tetap harus dikawal agar benar-benar terealisasi sesuai komitmen yang disampaikan PLN.
“Informasi dari PLN cukup baik. Mereka juga menyampaikan rencana pembangunan gardu induk di sekitar Warmare sehingga nantinya dapat mengurangi beban kelistrikan di kota,” katanya.
Defisit Daya Jadi Sorotan
Dalam hearing itu terungkap, persoalan defisit daya juga berkaitan dengan gangguan pada mesin pembangkit milik pabrik semen. Kondisi tersebut turut memengaruhi ketersediaan daya listrik.
Patrick mengakui, DPRK tidak bisa serta-merta memaksakan solusi apabila sumber daya yang diharapkan memang mengalami kerusakan.
“Kalau kita mau paksa juga, mau ambil dari mana. Dalam catatan saya, pabrik semen memang mengalami kerusakan mesin,” ujarnya.
Meski demikian, DPRK tetap mendorong agar PLN menyiapkan alternatif sehingga kebutuhan listrik masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada satu sumber pasokan.
Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah melakukan audiensi dengan pihak terkait untuk mencari tambahan pasokan daya.
PLN Diminta Percepat Solusi
Patrick mengungkapkan, saat ini dukungan tambahan daya yang tersedia baru sekitar 1 megawatt, sementara kebutuhan yang diharapkan mencapai sedikitnya 5 megawatt.
“Yang dibantu saat ini hanya satu megawatt, sementara kebutuhannya minimal lima megawatt. Ini yang akan kita follow up kembali,” tegasnya.
DPRK juga berharap pemerintah daerah ikut mengambil peran dalam mendorong pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan aktivitas usaha di Manokwari agar memberikan kontribusi nyata terhadap daerah.
Menurut Patrick, kehadiran perusahaan besar di daerah semestinya memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pembangunan daerah, termasuk dalam membantu mencari solusi atas persoalan yang menyangkut kepentingan publik.
“Harusnya pemerintah juga ikut berperan mendorong pihak perusahaan untuk bisa berkontribusi lebih ke daerah. Kehadiran mereka di Manokwari harus memberi dampak bagi sekitarnya,” katanya.
Target Oktober 2026
DPRK Manokwari mencatat adanya komitmen dari PLN bahwa persoalan yang dibahas dalam hearing tersebut ditargetkan dapat diselesaikan paling lambat dibulan Oktober 2026.
Meski masih beberapa bulan ke depan, DPRK menegaskan akan terus mengawal proses tersebut. Rencana audiensi dan koordinasi dengan pihak terkait juga akan dilakukan sebagai bagian dari tindak lanjut hearing.
Patrick menegaskan, hasil pertemuan hari ini akan menjadi bahan rekomendasi DPRK. Karena itu, setiap komitmen yang telah disampaikan dalam forum resmi harus dapat dipertanggungjawabkan dan direalisasikan.
“Apa yang sudah dipaparkan dan dibahas hari ini akan menjadi rekomendasi. Apa yang sudah disampaikan tidak boleh diingkari sebagai janji,” tegasnya.
DPRK Manokwari berharap langkah konkret segera dilakukan agar persoalan defisit daya tidak terus membebani masyarakat dan aktivitas ekonomi di Manokwari. (Red/*)
