JAKARTA, Kabartimur.com – Pemerintah terus mendorong peningkatan inklusi dan literasi keuangan masyarakat dengan memperluas kepemilikan rekening perbankan bagi warga negara Indonesia.
Hal tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93,62 persen. Sementara tingkat literasi keuangan tercatat 63,57 persen.
“Berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan OJK dan BPS, tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen. Kemudian untuk literasi keuangan sebesar 63,57 persen,” kata Airlangga.
Menurutnya, capaian tersebut tergolong baik jika dibandingkan dengan standar negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Pemerintah, kata Airlangga, tetap akan mendorong peningkatan inklusi dan literasi keuangan agar semakin optimal.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo juga mengarahkan agar masyarakat Indonesia memiliki rekening perbankan. Untuk merealisasikan kebijakan itu, pemerintah meminta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI) mempersiapkan rekening bagi masyarakat.
Data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) akan digunakan dan dipadankan dengan sistem yang tersedia di Bank Indonesia, khususnya dalam mendukung sistem pembayaran.
Selain itu, pemerintah akan memperkuat pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai salah satu infrastruktur pembayaran digital.
Airlangga menyebut langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan sekaligus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan nasional.
“Ini yang disiapkan agar literasi dan inklusi keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai,” ujarnya.
Ke depan, berbagai program pemerintah akan diarahkan ke rekening yang disiapkan bagi masyarakat sehingga penyaluran program dapat dilakukan secara lebih terintegrasi melalui sistem pembayaran digital. (Red/*)
