WASIOR – Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Teluk Wondama Papua Barat mengajukan tambahan anggaran Pilkada 2020 sebesar 3.145.480.000 miliar kepada Pemkab setempat.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) dalam rangka penerapan protokol kesehatan pencegahan virus corona atau Covid-19 selama tahapan Pilkada berlangsung.
Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi penyesuaian anggaran kelanjutan tahapan Pilkada 2020 di Gedung Sasana Karya, kompleks kantor bupati Teluk Wondama di Isei, Senin.
Rapat dipimpin Sekda Denny Simbar dengan dihadiri Bupati Bernadus Imburi, Ketua DPRD Herman Sawasemariai, Kapolres AKBP Yohanes Agustiandaru, Ketua KPUD Monika Elsy Sanoi dan jajaran, Ketua Bawaslu Menahen Sabarofek bersama jajaran serta anggota Banggar DPRD.
“Prinsipnya kami siap menerima dalam bentuk barang (APD) kalau memang anggaran yang kami ajukan tidak bisa terpenuhi. Yang kami butuhkan adalah APD karena dalam waktu dekat kami akan melakukan verifikasi faktual (untuk bakal paslon perseorangan) jadi kami butuh APD untuk petugas kami, “ ujar Sekretaris KPUD Hendri Purba.
Adapun Bawaslu tidak mengajukan tambahan anggaran namun meminta Pemkab melalui Gugus Tugas Covid-19 menyediakan APD untuk keamanan petugas Bawaslu selama bertugas. Demikian pula dari pihak keamanan baik Polres maupun Kodim belum mengajukan tambahan anggaran.
Sekda menyatakan beban APBD sudah cukup berat menyusul adanya realokasi dan refocusing anggaran untuk pencegahan dan penanganan Covid-19. Oleh karena itu Pemkab akan mencari formula baru untuk bisa menjawab kebutuhan KPUD.
Antara lain dengan menggratiskan biaya sewa fasilitas pemerintah seperti gedung pertemuan yang dibutuhkan penyelenggara Pemilu selama tahapan Pilkada.
“Karena kondisi APBD kita yang rendah maka nanti ada pinjam pakai fasilitas seperti gedung-gedung pemerintah di distrik maupun kampung juga hibah APD dari Gugus Tugas untuk dipakai KPU, Bawaslu maupun pihak keamanan, “ ujar Sekda.
“Karena ini harus cepat dicairkan, jadi NPHD harus ada penyesuaian. Kita rencanakan dalam minggu ini atau paling lambat dua minggu dari sekarang sudah ada penandatanganan NPHD, “ lanjut Simbar.
Sekedar diketahui, Pemkab Wondama sebelumnya telah menetapkan anggaran Pilkada 2020 masing-masing untuk KPUD sebesar 30 miliar, Bawaslu 10 miliar dan untuk pengamanan sebesar 8 miliar. (Nday)
