Manokwari, Kabartimur.com- Perekonomian Papua Barat dan Papua Barat Daya menunjukkan pertumbuhan positif pada triwulan II 2026. Namun, di tengah pertumbuhan tersebut, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian, terutama diversifikasi ekonomi, konektivitas dan logistik, inklusi keuangan produktif hingga disparitas antarwilayah.
Hal tersebut disampaikan Kepala OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya, Budi Rahman, dalam kegiatan Journalist Update mengenai perkembangan sektor jasa keuangan Papua Barat dan Papua Barat Daya yang digelar di Foodopedia Manokwari, Jalan Jenderal Sudirman No. 17, Padarni, Selasa (18/8/2026).
Budi menyampaikan, ekonomi Papua Barat pada triwulan II 2026 tumbuh 3,41 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Sementara Papua Barat Daya mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 2,82 persen yoy.
Dari sisi perkembangan harga, Papua Barat mencatat inflasi bulanan sebesar 1,59 persen, sementara secara bulan ke bulan tercatat deflasi sebesar 0,20 persen. Adapun Papua Barat Daya mencatat inflasi bulanan sebesar 1,71 persen dan deflasi bulan ke bulan sebesar 0,10 persen.
Menurut Budi, capaian pertumbuhan ekonomi tersebut perlu terus diperkuat dengan menciptakan sumber-sumber pertumbuhan baru yang lebih produktif dan berkelanjutan.
“Tantangannya adalah diversifikasi ekonomi, konektivitas dan logistik, inklusi keuangan produktif, serta disparitas wilayah,” kata Budi dalam pemaparannya.
Selain perkembangan ekonomi, Budi juga memaparkan kinerja sektor perbankan di kedua provinsi tersebut. Hingga posisi 30 Juni 2026, seluruh indikator utama perbankan tercatat tumbuh positif secara tahunan.
Aset perbankan mencapai Rp32,37 triliun, atau tumbuh 6,12 persen yoy. Penyaluran kredit mencapai Rp19,6 triliun, meningkat 3,38 persen, sementara penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp16,50 triliun, tumbuh 2,01 persen yoy.
Berdasarkan jenis bank, perbankan umum masih mendominasi sektor jasa keuangan. Pangsa aset bank umum mencapai 98,91 persen atau Rp32,05 triliun, kredit sebesar 98,32 persen atau Rp18,84 triliun, dan DPK sebesar 99,30 persen atau Rp16,38 triliun.
Sementara itu, kinerja perbankan syariah juga menunjukkan tren positif. Aset perbankan syariah tercatat Rp559,79 miliar, tumbuh 7,47 persen yoy.
Pembiayaan syariah meningkat 9,47 persen yoy menjadi Rp232,46 miliar, sedangkan penghimpunan dana pihak ketiga tumbuh 6,48 persen menjadi Rp488,6 miliar.
Budi juga menyoroti peran perbankan dalam mendorong sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hingga 30 Juni 2026, penyaluran kredit kepada UMKM tercatat sebesar Rp538,75 miliar, dengan kualitas kredit bermasalah sebesar 3,77 persen.
Angka tersebut masih berada di bawah ambang batas (threshold) 5 persen, yang menunjukkan kualitas kredit UMKM masih relatif terjaga.
Menurut Budi, pertumbuhan sektor perbankan tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat pembiayaan sektor produktif dan memberikan dampak langsung terhadap pengembangan ekonomi masyarakat di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Ia menegaskan, perkembangan sektor jasa keuangan tidak semata-mata dilihat dari besarnya angka aset, kredit maupun dana pihak ketiga, tetapi juga dari sejauh mana sektor tersebut mampu menopang aktivitas ekonomi masyarakat.
“Harapannya, forum ini tidak hanya menyampaikan angka-angka dan grafik, tetapi juga bisa menjadi informasi kepada masyarakat,” ujar Budi. (Red/*)
