WASIOR – Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Teluk Wondama Aser Waroi mengatakan sarana dan prasarana (sarpras) yang dimiliki instansi tersebut masih sangat terbatas.
Kondisi itu membuat BPBD sering kali mengalami kesulitan dalam melakukan tugas penanganan bencana terutama pada masa tanggap darurat yang membutuhkan penanganan segera.
“Sarana dan prasarana kami sangat minim. Kami tidak punya eskavator, tidak punya chainsaw (gergaji mesin), tidak punya traktor jadi untuk mengurus tanggap darurat itu kami sulit, “ungkap Waroi dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi C DPRD di gedung DPRD setempat, Jumat (2/9/2022).
Keterbatasan sarpas itu pula yang menurut Waroi menjadi hambatan utama bagi BPBD dalam penanganan banjir di Distrik Windesi yang telah beberapa kali terjadi.
Terbaru banjir melanda dua kampung di distrik Windesi pada 8 Agustus lalu yang mengakibatkan sedikitnya 78 rumah warga terendam dan sejumlah infrastruktur mengalami kerusakan.
Waroi mengakui hingga berakhirnya masa tanggap darurat pada 22 Agustus lalu, pihaknya belum bisa melakukan penanganan darurat terhadap sungai/kali yang menjadi pemicu banjir di Windesi lantaran sulit mendapatkan alat berat.
“Sebenarnya kami mau kirim alat berat ke sana tapi kami belum bisa mendapatkan alat berat. Mau pinjam di perusahaan juga belum dapat, “tutur Waroi.
Karena itu dia berharap DPRD ikut berperan mendorong pengalokasian anggaran untuk pengadaan sarpas yang dibutuhkan BPBD baik melalui APBD kabupaten, ABPD Provinsi Papua Barat maupun lewat APBN.
“Kami harap bapak-bapak dari DPRD ikut mendukung kami supaya ada alat berat untuk BPBD. Kami harus punya alat berat untuk urus sungai-sungai ini.
Juga chainsaw untuk potong kayu-kayu yang biasa sumbat di jembatan yang bikin air meluap. Jangan mau banjir baru kita repot, “ mantan Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom itu.
Ketua DPRD Herman Sawasemariai yang ikut hadir dalam RDP itu menyatakan setuju dan mendukung perlunya BPBD memiliki sarpras yang memadai agar bisa optimal dalam penanganan bencana.
Terlebih Wondama sendiri termasuk daerah rawan bencana terutama banjir dan tanah longsor.
“DPRD mendukung alat berat harus ada di BPBD. Itu perlu sekali karena Wondama ini sudah biasa banjir, “kata Sawasemariai.
“Jadi DPR akan sampaikan ke bupati dan tim anggaran supaya beli ekscavator, dozer juga sensor (chainsaw). Bila perlu dalam perubahan (Perubahan APBD tahun 2022) ini harus masuk. Ini bukan untuk kepentingan pribadi tapi kepentingan masyarakat, “sambung kader partai Golkar itu.
Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi C Remran Sinadia. Menurut Remran, ketersediaan sarpras untuk penanganan bencana terutama alat berat seharusnya mendapat prioritas sebab Wondama merupakan daerah dengan indeks kerawanan bencana yang cukup tinggi.
“Tidak bisa kita pinjam alat berat dari perusahaan. Makanya kami sebenarnya sering mendorong agar BPBD harus punya alat berat sendiri, tidak bisa bergantung ke pihak lain.
Jadi mestinya BPBD punya escavator, traktor, juga truk tronton untuk muat. Karena bencana ini tidak bisa tunggu-tunggu, “ujar Sinadia (Nday)
