WASIOR – Meski memiliki sumber air yang melimpah, warga kota Wasior Kabupaten Teluk Wondama sampai saat ini masih saja kesulitan air bersih. Di Kelurahan Wasior yang merupakan jantung kota Wasior, warga setempat bahkan sudah bertahun-tahun mengalami krisis air bersih.
“Di sini pipa sudah di atas pipa tapi masyarakat tidak rasakan air. Akhirnya banyak yang sudah beralih ke sumur, “ungkap Lurah Wasior Muhamad Ickbal Marani di hadapan rombongan anggota DPRD daerah pemilihan satu yang melakukan kunjungan reses, Selasa (25/8/2020) di kantor Lurah Wasior.
Menurut Ickbal, krisis air bersih di kelurahan Wasior sudah sejak lama menjadi keluhan warga namun tak kunjung teratasi sampai sekarang ini. Padahal jaringan pipa air bersih sudah beberapa kali dibangun termasuk dari proyek Pemprov Papua Barat.
“Saluran (jaringan pipa) sudah ada sudah sampai ke rumah-rumah warga tapi air tidak jalan. Saya sudah cek sendiri ternyata itu proyek dari provinsi, ada pipanya yang besar warna biru itu tapi tidak ada airnya. Dari kabupaten juga ada tapi airnya juga tidak kuat mengalir jadi tidak sampai ke rumah warga, “kata Ickbal.
“Ini sudah jadi sungutan masyarakat. Kita tinggal di samping air (Sungai Anggris) tapi masyarakat susah air, “ lanjut Lurah 37 tahun ini.
Wakil Ketua DPRD H.Arwin selaku ketua tim reses anggota DPRD dapil satu mengatakan, kesulitan air bersih sudah menjadi permasalahan klasik yang belum bisa dituntaskan Pemkab Wondama sampai saat ini.
Dia berpandangan kondisi itu terjadi Pemkab Wondama sejauh ini belum memiliki manajemen pengelolaan air bersih yang jelas dan terpadu. Instansi teknis terkait juga terkesan belum serius dalam mengurusi air bersih terutama dalam hal perawatan jaringan air bersih yang sudah terbangun.
“Harusnya dibuat pengelolaannya seperti PDAM jadi ada manajemen yang jelas. Karena itu bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah. Tidak ada pungutan sehingga kesulitan sekali dalam perawatan maupun pembersihan. Intake harus dibuat besar sehingga bisa layani semua tidak bisa spot-spot begitu, “ ujar Arwin.
“Jadi kita harap ada pengelolanya sendiri dan dibuat manajemen yang baik dengan teknologi yang tepat. Kita harapkan Pemda kelola secara permanen, tidak spot-spot seperti sekarang ini. Kalau tidak kita buang uang besar terus tapi hasilnya begini-begini saja, “ lanjut politisi PDIP ini. (Nday)
