WASIOR – Penerimaan CPNS dengan sistim CAT (computer assisted test) dinilai belum tepat diterapkan di Kabupaten Teluk Wondama termasuk juga di wilayah Papua lainnya.
Jika dipaksakan dikuatirkan akan timbul gejolak di mana-mana mengingat masih banyak putera-puteri asli Papua belum memiliki kemampuan memadai terutama dalam hal penggunaan komputer.
Seperti diketahui penerimaan CPNS untuk tahun 2018 rencananya dilakukan pada akhir Juli atau awal Oktober mendatang. Untuk itu DPRD bersama dengan Gubernur Papua Barat perlu secepatnua mengambil sikap.
Misalnya meminta pemerintah pusat agar khusus untuk tanah Papua penerimaan CPNS tetap memakai pola lama. Kalaupun tetap memakai CAT maka standar kelulusan untuk putera-puteri asli Papua agar dibedakan dari peserta dari wilayah lainnya.
Harapan tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Teluk Wondama Ujang Waprak dalam pertemuan dengan Komisi A DPR Papua Barat di gedung Sasana Karya di Isei, Senin (23/7/2018).
“Saran kami Komisi A menyampaikan kepada Gubernur menurunkan standar kelulusan khusus bagi putra-puteri Papua. Jadi ada pengecualian. Misalnya untuk lulus poinnya 200, untuk putera-puteri Papua harus di bawah itu, “ kata Ujang.
Pemkab Wondama sendiri pernah melakukan simulasi seleksi CPNS dengan sistim CAT beberapa waktu lalu. Hasilnya dari sekian banyak yang ikut, hanya satu orang asli Wondama yang nilainya mencapai standar kelulusan.
Kondisi itu ujar Ujang, bisa menjadi gambaran betapa minimnya peluang anak-anak asli Wondama untuk bisa lulus seleksi jika penerimaan CPNS tetap memakai aplikasi berbasis komputer.
Itu sebabnya, perlu ada kebijakan khusus dalam rangka menjamin dan melindungi hak-hak orang asli Papua sebagaimana diamanatkan dalam UU Otsus Papua. “Karena kalau tidak seperti itu sama saja, Otsus tidak berlaku di tanah Papua ini, “ tandas pria yang pernah lama bertugas di Puncak Jaya, Papua ini.
Rombongan Komisi A DPR Papua Barat yang terdiri atas Frida Tabita Klasin, Moses Rudi Timisela, Goliat Dowansiba, Abdul Rumkel dan Sahaji Rafideso berjanji akan menindaklanjuti aspirasi tersebut.
“Kami akan undang Badan Kepegawaian Daerah dan MRP-PB dalam waktu dekat untuk mempercakapkan ini, “ kata Frida Klasin selaku ketua rombongan. (Nday)
