WASIOR – Pemkab Teluk Wondama mendorong percepatan pembangunan SPBU reguler atau SPBU khusus BBM nonsubsidi di Wasior.
Hadirnya SPBU reguler dipandang menjadi solusi untuk mengatasi kelangkaan BBM khususnya premium (bensin) yang terus berulang di Wondama.
“Pemda mengharapkan pembangunan SPBU reguler bisa cepat dilakukan karena ini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kelangkaan BBM. Nanti kita juga dorong dengan surat ke Pertamina. Tapi rekanan yang mau membangun juga kita harapkan bisa segera mempersiapkan, “ujar Sekda Denny Simbar dalam rapat koordinasi tentang penyaluran BBM bersubsidi di Gedung Sasana Karya di Rasiei, Selasa (13/10/2020).
Pemkab Wondama juga akan mengeluarkan edaran bupati tentang larangan bagi kendaraan dinas menggunakan BBM bersubsidi. Kendaraan pelat merah nantinya diwajibkan menggunakan BBM nonsubsidi termasuk di antaranya pertalite maupun pertamax.
“Tadi kedua APMS (PT.Papua Bumi Kasuari dan KSU Cinta Nelayan) sudah menyatakan menambah kuota pertalite juga biosolar jadi kita harapkan itu dilakukan supaya kendaraan dinas bisa menggunakan itu, “ kata Simbar dalam rapat yang dihadiri Pjs Bupati Abdullatief Suaeri, Kapolres AKBP Yohanes Agustiandaru serta perwakilan dari APMS dan pengecer.
Langkah yang juga dilakukan Pemkab Wondama adalah menyurati BPH Migas untuk meminta pengembalian kuota premium bersubsidi yang mengalami pengurangan. Diketahui, kuota premium bersubsidi untuk Kabupaten Teluk Wondama telah dua kali mengalami pengurangan dengan jumlah total sebanyak 120 kilo liter.
“Kita akan buatkan surat bupati ke Pertamina dan BPH migas untuk memohon kuota yang dikurangi dikembalikan, “lanjut Simbar.
Terkait pembangunan SPBU reguler, perwakilan PT.Papua Bumi Kasuari (PBK) selaku vendor penyalur BBM di Wondama Jan Muabuay mengatakan, pihaknya telah menyiapkan tanah untuk lokasi pembangunan SPBU reguler. “Kemungkinan tahun depan (sudah bisa dibangun), “ujar Jan.
Pjs Bupati Abdullatief Suaeri dalam kesempatan itu menekankan agar BBM bersubsidi diatur dengan baik agar masyarakat kecil di semua wilayah Wondama dapat menikmati BBM yang disubsidi negara itu.
“BBM harus dipastikan sampai ke kampung-kampung karena masyarakat kampung juga butuh untuk kehidupan mereka. Jadi harus diatur supaya jangan yang ada di kota saja yang dapat tapi sampai ke kampung-kampung. Presiden Jokowi kan menegaskan pembangunan harus dilakukan dari pinggiran, jadi yang di pesisir, pulau-pulau terluar itu harus dapat, “ pesan Suaeri. (Nday)
