TELUK WONDAMA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat kembali mempersoalkan masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Diketahui realisasi PAD Kabupaten Teluk Wondama pada tahun anggaran 2018 mencapai 12 miliar lebih dari target sebesar 34 miliar atau setara 36,9 persen.
Posisi PAD tersebut sesungguhnya mengalami lonjakan cukup besar dibanding capaian pada tahun anggaran 2017 yang hanya 6 miliar.
Kendati demikian bagi para wakil rakyat itu meningkatnya realisasi PAD pada tahun anggaran 2018 dibanding 2017 bukanlah sesuatu yang pantas dibanggakan. Lembaga legislatif itu justru berpandangan PAD sebesar 12 miliar belum sebanding dengan potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Teluk Wondama.
“Hal ini menunjukkan masih rendahnya kinerja dinas penghasil PAD, “ demikian salah satu poin rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2018 yang dibacakan anggota DPRD Hansemus Yomaki dalam rapat paripurna di gedung dewan di Isei, Senin (17/6).
Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Remran Sinadia, DPRD mengusulkan selain perlunya peningkatan kinerja OPD penghasil PAD, juga diperlukan adanya penguatan dari aspek regulasi untuk bisa mendongkrak PAD.
“Agar bagaimana OPD penghasil tidak semata membuat rencana kerja dan anggaran tetapi juga bagaimana berinovasi secara progresif yang sifatnya meningkatkan PAD, “ lanjut Yomaki.
Pemkab Wondama sendiri membentuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang kepengurusannya telah dilantik pada awal 2019.
Diharapkan dengan adanya Bapenda (dulu dikenal dengan Dispenda) realisasi PAD terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah bisa semakin meningkat sehingga bisa menopang APBD kabupaten berjuluk Tanah Peradaban Orang Papua itu. (Nday)
