HALTIM, Kabartimur.com – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara, mulai mempersiapkan penerapan aplikasi PERDANA, sistem yang diluncurkan Kementerian Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat pemantauan dan pengendalian penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) di pemerintah daerah.
Penerapan aplikasi tersebut diharapkan meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran sekaligus memastikan pemanfaatan DAU berjalan sesuai ketentuan pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfat, menjelaskan bahwa DAU terdiri atas dua skema, yakni DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (block grant) dan DAU yang ditentukan penggunaannya atau Specific Grant (DAU SG).
Menurut Ricky, pada tahun 2025 alokasi DAU SG masih mencakup tiga sektor, yakni infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Namun pada 2026, peruntukan DAU SG disesuaikan dan hanya difokuskan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Sementara alokasi untuk infrastruktur dasar dan PPPK sudah tidak lagi menjadi bagian dari DAU SG,” kata Ricky, Rabu (5/8/2026).
Ia menilai kehadiran aplikasi PERDANA akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penggunaan anggaran daerah sehingga pengelolaannya dapat dipantau secara nyata, terukur, dan akuntabel.
Ricky menambahkan, efektivitas pengelolaan DAU juga menjadi salah satu indikator yang dipertimbangkan pemerintah pusat dalam pemberian alokasi anggaran tambahan kepada pemerintah daerah.
“Dukungan anggaran tersebut sangat penting untuk memenuhi berbagai kebutuhan belanja wajib daerah, seperti pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), gaji PPPK, hingga TPP bagi PPPK,” jelasnya.
Untuk mendukung implementasi aplikasi PERDANA, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur telah melakukan sejumlah penyesuaian teknis dalam beberapa pekan terakhir. Persiapan tersebut dilakukan agar seluruh perangkat daerah siap mengoperasikan sistem secara optimal ketika mulai diterapkan.
Dengan kesiapan tersebut, Pemkab Haltim berharap pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, dan mampu meningkatkan kepercayaan pemerintah pusat dalam penyaluran anggaran ke daerah. (Red/)*
