LHKPN Capai 90 Persen, Tingkat Kepatuhan Pemkab Manokwari Teratas Se-Papua Barat

  • Whatsapp

MANOKWARI- Penyampaian Laporan harta kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) lingkup pemkab Manokwari pertanggal 2 april 2019  capai 90 persen.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Bagian Admin Instansi LHKPN kabupaten Manokwari, Drs Khumaidi, mengatakan bahwa dari 14 kabupaten/kota di Papua Barat, Manokwari teratas tingkat kepatuhannya.

Dari hasil rekapitulasi penyampaian LHKPN 2018 kabupaten /kota seprovinsi Papua Barat, berdasarkan penarikan data pertanggal 1 April  2019 pukul 11.57.39 WIT, Rincian kepatuhan kabupaten/kota se-provinsi Bapua Barat sebagai berikut:

Kabupaten Manokwari,  wajib lapor 180, sudah lapor 162, belum lapor 18, tingkat kepatuhan 90 persen.

Kabupaten Manokwari Selatan, wajib lapor 108, sudah lapor 86 belum lapor 22, tingkat kepatuhan 80 persen

Kabupaten Kaimana, wajib lapor 59  sudah lapor 46, belum lapor 13, tingkat kepatuhan 78 persen

Kabupaten  Raja Ampat, wajib lapor 206 sudah lapor 129 belum lapor 77, tingkat kepatuhan 63 persen

Kabupaten Sorong, wajib lapor  249 sudah lapor  147 belum lapor 102, tingkat kepatuhan 59 persen

Kabupaten pegunungan Arfak, wajib lapor 19 sudah lapor 7 belum lapor 12, tingkat kepatuhan 37 persen

Kabupaten tambraw  wajib lapor 5 sudah lapor 1 belum lapor 4 tingkat kepatuhan 20 persen

Kabupaten Fak-Fak, wajib lapor 110 sudah lapor 10 belum lapor 100, tingkat kepatuhan  9 persen

Pemerintah  Provinsi Papua Barat, wajib lapor 614 sudah lapor  26  belum lapor  588 tingkat kepatuhan 4 persen

Kota Sorong, wajib lapor 281 sudah lapor 9 belum lapor 272  tingkat kepatuhan 0 persen

Kabupaten Maybrat, wajib lapor 5 sudah lapor 0, tingkat kepatuhan 0 persen

Kabupaten Sorong Selatan, 51 wajib lapor, sudah lapor 0 tingkat kepatuhan 0 persen

Teluk Bintuni,  wajib lapor 2, susah lapor 0, tingkat kepatuhan 0 persen

Teluk Wondama, 33 tingkat kepatuhan 0 persen.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Manokwari, Aljabar Makatita beri apresiasi positif kepada pejabat struktural  yang telah menyampiakn LHKPN.

“Bagi pejabat yang belum melaporkan LHKPN agar segera dilaporkan, yang belum mengerti cara pelaporan segera minta minta petunjuk bagian Inspektorat, ” kata Sekda.

Pos terkait