MANOKWARI, Kabartimur.com– Fraksi Partai Golkar DPRK Manokwari menyoroti rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta belanja modal dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2025.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Golkar Haryono May dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
Haryono menegaskan, pertanggungjawaban APBD tidak boleh hanya menjadi laporan administratif mengenai penerimaan dan belanja daerah. Keberhasilan APBD harus diukur dari kualitas belanja, capaian program, manfaat pembangunan, serta dampaknya bagi masyarakat.
Berdasarkan dokumen pertanggungjawaban yang dipelajari Fraksi Golkar, pendapatan daerah 2025 ditargetkan sekitar Rp1,56 triliun, dengan realisasi Rp1,366 triliun atau 87,49 persen.
Sementara PAD ditargetkan Rp197,91 miliar, namun hanya terealisasi Rp160,17 miliar atau 80,93 persen. Artinya, masih terdapat selisih sekitar Rp37,74 miliar dari target.
Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah mengevaluasi sistem pemungutan pajak dan retribusi, basis data wajib pajak, pengelolaan aset, potensi sektor perdagangan dan jasa, hingga digitalisasi sistem pemungutan PAD.
“Peningkatan PAD jangan dilakukan dengan membebani masyarakat, tetapi melalui perluasan basis ekonomi, peningkatan kepatuhan, perbaikan tata kelola dan optimalisasi potensi ekonomi daerah,” tegas Haryono.
Belanja Modal Juga Disorot
Fraksi Golkar turut mempertanyakan rendahnya realisasi belanja modal. Dari pagu sekitar Rp227,9 miliar, realisasinya hanya Rp177,69 miliar atau 77,96 persen.
Haryono meminta pemerintah menjelaskan kegiatan yang tidak terealisasi, OPD dengan tingkat serapan terendah, kendala pengadaan, pekerjaan yang terlambat atau tidak selesai, serta dampaknya terhadap target pembangunan.
Menurutnya, belanja modal merupakan instrumen penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan publik.
Fraksi Golkar juga menyoroti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sekitar Rp19,49 miliar. Pemerintah diminta menjelaskan secara rinci sumber SiLPA, termasuk apakah berasal dari efisiensi, kegiatan yang tidak terlaksana, penghematan belanja, keterlambatan pekerjaan atau faktor lainnya.
Golkar menegaskan, APBD harus berorientasi pada output dan outcome, bukan sekadar mengejar tingginya persentase penyerapan anggaran.
“Anggaran yang terserap tinggi belum tentu menunjukkan keberhasilan apabila manfaatnya tidak dirasakan masyarakat,” demikian pandangan Fraksi Golkar.
Fraksi Golkar juga mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Manokwari, terutama sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, transportasi, pemberdayaan ekonomi, pertanian, ketahanan pangan, UMKM dan pelayanan administrasi pemerintahan.
Pada akhirnya, Fraksi Golkar menilai pertanggungjawaban APBD 2025 harus menjadi momentum evaluasi dan perbaikan tata kelola keuangan daerah. APBD bukan sekadar angka dalam dokumen pemerintah, tetapi uang rakyat yang harus dikembalikan dalam bentuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (Red/*)
