MANOKWARI, Kabartimur.com – Fraksi Partai Gerindra DPRK Manokwari menyoroti tajam pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2025. Sorotan utama diarahkan pada penurunan pendapatan daerah, tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat, Silpa Rp19 miliar, hingga penyertaan modal kepada PDAM.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRK Manokwari, Aswadi, dalam Rapat Paripurna DPRK Manokwari Masa Sidang III terkait penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Manokwari Tahun 2025, Rabu (12/8/2026).
Fraksi Gerindra mencatat realisasi pendapatan daerah 2025 sekitar Rp1,366 triliun, atau menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan masih kuatnya ketergantungan fiskal daerah terhadap transfer pemerintah pusat.
Gerindra mempertanyakan rendahnya kontribusi pajak daerah, retribusi, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Apa kendala substansial yang dihadapi penghasil PAD sehingga tidak mampu mempertahankan bahkan melampaui capaian pendapatan tahun sebelumnya?” kata Aswadi dalam pandangan fraksinya.
Gerindra juga meminta pemerintah daerah menjelaskan apakah penurunan pendapatan tersebut disebabkan kebocoran potensi pajak dan retribusi daerah, sekaligus meminta strategi konkret untuk memulihkan kapasitas fiskal tanpa mengorbankan sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
Silpa RP. 19 Miliar Dipertanyakan
Tak hanya pendapatan, Fraksi Gerindra turut menyoroti realisasi belanja daerah yang mencapai sekitar Rp1,382 triliun serta akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sekitar Rp19 miliar.
Menurut Gerindra, Silpa tersebut tidak boleh sekadar dipandang sebagai angka dalam laporan keuangan, tetapi harus dilihat sebagai potensi pembangunan yang tidak terealisasi.
“Di tengah ruang fiskal yang menyusut, mengapa pemerintah daerah justru menyisakan anggaran Rp19 miliar? Apakah ini murni efisiensi belanja atau mencerminkan lemahnya perencanaan dan kemampuan OPD mengeksekusi program?” tegas Aswadi.
Fraksi Gerindra juga mempertanyakan pola penyerapan anggaran yang cenderung menumpuk pada triwulan ketiga dan keempat. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat perputaran ekonomi masyarakat yang bergantung pada stimulus APBD.
Tagih Tindak Lanjut Temuan BPK
Sorotan lainnya menyasar tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Gerindra mempertanyakan masih adanya rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum dituntaskan sejak 2020.
Fraksi tersebut meminta pemerintah menjelaskan jumlah temuan finansial, termasuk kerugian daerah atau kelebihan pembayaran, yang belum dikembalikan ke kas daerah hingga 2025.
Gerindra juga meminta penjelasan mengenai kendala Inspektorat dalam mendorong OPD menyelesaikan kewajiban tersebut, termasuk kemungkinan pemberian sanksi administratif bagi pihak yang lalai.
Penyertaan Modal PDAM Rp20,24 Miliar Disorot
Penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM Kabupaten Manokwari juga menjadi perhatian serius. Berdasarkan laporan keuangan 2025, nilai penyertaan modal disebut mencapai sekitar Rp20,24 miliar.
Namun, Gerindra mempertanyakan manfaat investasi tersebut karena persoalan mendasar berupa keterbatasan layanan air bersih bagi masyarakat dinilai masih belum sepenuhnya teratasi.
“Dengan jumlah anggaran yang besar, mengapa kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih masih belum terpenuhi? Kami meminta langkah konkret pemerintah daerah,” ujar Aswadi.
Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi Gerindra menyatakan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.
Gerindra mendorong pemerintah daerah melakukan terobosan dalam meningkatkan PAD, memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta memperkuat program pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRK Manokwari Suryati, didampingi Wakil Ketua III Daniel Mandacan dan Wakil Bupati Manokwari Mugiyono. (Red/*)
