Diundang DMI Hadiri Pertemuan di Kediaman Wagub PB, Sekum HMI Mengaku Heran Ketua MUI Minta Maaf

MANOKWARI- Sekertaris Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manokwari mengaku kehadirannya memenuhi undangan di kediaman Wakil Gubernur atas Surat undangan dari Dewan Mesjid Indonesia (DMI) Papua Barat, namun dalam pertemuan tersebut ia justru heran karena Ketua MUI Manokwari secara langsung meminta maaf.

“Saya hadir karena undangan dari DMI, tapi agak aneh dan saya heran mengapa ketua MUI Manokwari Minta Maaf dalam forum tersebut terutama kepada HMI” Jelas Kata Sekertaris HMI Cabang Manokwari Zainal Maba Kamis (28/5/2020).

Padahal kata dia, dalam isi undangan Dewan Mesjid Indonesia yang diterima tersebut menyebutkan ‘Menjalin Uhruwah Islamiyyah Paska Puasa Ramadhan kemarin.

Di sisi lain ia mengaku mendukung langka yang di lakukan oleh teman-teman HMI dari aksi pertama sampai aksi kedua hari ini (Kamis siang) di Sekertariat MUI Papua Barat mengenai tuntutan lembaga tersebut yang diduga Berpolitik Praktis

“Sebagai Sekretaris Umum HMI Cabang Manokwari saya menegaskan lewat bahwa terkait kehadiran saya dalam pertemuan itu tidak mengklarifikasi bahkan menerima permohonan maaf dari ketua MUI Kabupaten Manokwari.” jelasnya

Ia juga mengatakan “Secara Manusiawi saya memaafkan Kehilafan yang katanya di lakukan oleh Ketua MUI Kabupaten Manokwari, bahkan lewat edaran itu. Namun, secara Organisatoris berdasarkan tuntutan HMI saya tidak terimah, sebelum Ketua MUI Papua Barat menerima Aspirasi teman-teman di depan Kantor MUI PB” tegasnya

Baca Juga :   Kini Total 3 pasien Ijtima Ulama Klaster Goa Dinyatakan sembuh dari 5 pasien di Papua Barat

Zainal menyesalkan pimpinan MUI tidak punya itikad baik untuk Berdialog bersama utusan pendemo Padahal dalam aksi pertama aspirasi mereka sudah di terimah bahkan oleh salah satu Pengurus MUI PB saat itu, dengan pesan usai Idul Fitri para utusan pendemo akan di pertemukan dengan Para Pimpinan MUI Provinsi dan Manokwari untuk membahasa poin-poin tuntutan HmI.

“Saya menilai tidak ada niatan baik, dari ulama-ulama kami di Provinsi dan Kabupaten untuk memenuhi janjinya, tapi tiba-tiba muncul keputusan sepihak dengan dali klarifikasi dan permohonan maaf kepada umat muslim Manokwari, yang merasa dilukai dengan diadakannya pertemuan di RM. Salam Manis beberaa waktu lalu,”. Tuturnya

Sebagai Pimpinan Cabang HMI Manokwari saya tegaskan kepada yang terhormat Ulama-ulama kami, jika tidak ada dialog bersama MUI, HMI maka, kami tetap pada prinsip Organisasi, Kolektif Kolegial.

“Rapat Cabang akan di lakukan untuk melahirkan satu keputusan agar kami Menyurati Pengurus Badan Koordinasi BADKO HMI Papua-Papua Barat untuk Mengintruksikan kepada HMI Cabang se-Papua dan Papua Barat. Juga tembusan Pengurus Besar PB HMI di Jakarta,” Jelas Zainal.

Baca Juga :   Bupati Himbau Penyelesaian  Pekerjaan Fisik Segera Dilaporkan

Sementara Pelaksana harian Ketua HMI Cabang Manokwari Rahmad Djaya dan sejumlah kader HMI kembali melakukan aksi kedua di kantor Sekertariat MUI Papua Barat, sayangnya Pengurus lembaga yang didalamnya terdapat para ulama dan cendekiawan Muslim itu tidak berada di kantor, pintu utama gedung tersebut tertutup.

Padahal sebelum melakukan aksi, para kader yang dikenal dengan sebutan hijau hitam itu telah menyampaikan surat pemerintahan kepada Pimpinan MUI Provinsi Papua Barat dan MUI Manokwari. Aksi tersebut menindaklanjuti aksi awal meminta agar MUI yang telah melakukan penjaringan Calon Wakil Bupati Manokwari memberikan klarifikasi sebagai tanggung jawab moral kepada umat islam dan masyarakat pada umumnya.

“Aksi ini kami gelar sebagai tindak lanjut aksi awal pada 22 Mei 2020 kemarin, saat aksi pertama pengurus MUI berjanji akan menghadirkan seluruh pengurus dan Pimpinan MUI untuk me gelar pertemuan berasama HMI untuk mengklarifikasi penjaringan Cawabub namun faktanya tidak ada pertemuan” Jelas Plh Ketua HMI Cabang Manokwari Rahmad Djaya.

Dia mengaku dalam janji Wakil Sekertaris MUI Papua Barat, Alfariz Labago dihadapan aksi pertama MUI menyebutkan akan menggelar pertemuan berasa MUI dan HMI usai H+1 Lebaran Idulfitri 1 Saywal.

“Aksi kedua ini kami gelar karena kami anggap Wakil Sekertaris MUI tidak menepati janjinya dan terkesan tidak menganggap kami HMI, maka kami gelar aksi kedua” jelasnya.

Baca Juga :   80 Pengusaha OAP Ikut Bimtek Perpajakan

Sementara Pengurus Badan Kordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Badko HMI Papua-Papua Barat, Samsudin Renuat mengaku sangat menyayangkan sikap Pengurus MUI Papua Barat maupun Manokwari baik tindakan melakukan penjaringan Cawabub oleh MUI Kabupaten maupun tidak punya itikad baik untuk menemui para pendemo dari HMI.

Samsudin mengatakan upaya MUI dalam melakukan penjaringan Cawabub tersebut berpotensi memecah belah umat karena lembaga berkultur para ulama itu sedang melakukan praktik politik praktis

“Pemerintah Daerah dan Masyarakat harus mengawasi lembaga seperti ini, sebab sangat berbahaya terutama berpotensi memecah bela umat” jelasnya.

Dia mengingatkan dinamika politik di Papua Barat saat ini ketika lembaga keagamaan seperti MUI dibiarkan melakukan praktek penjaringan Cawabub ketika tidak di ingatkan maka berpotensi akan terjadi politik lanjutan ditingkat lebih tinggi dari Kabupaten.

Samsudin akan mendorong pengurus HMI pada tingkat lebih tinggi agar terus mengawal persoalan yang dilakukan MUI, dia bahkan setuju jika MUI Pusat melakukan Investigasi mencari kebenaran terkait aksi penjaringan Cawabub dan dalang atau donatur dibalik pertemuan MUI tersebut. (AD)

Pos terkait