HALTIM, Kabartimur.com- Bupati Halmahera Timur menerima Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara dalam rangka Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dasar pada satuan pendidikan.
Pemeriksaan tersebut mencakup pengelolaan bantuan operasional pendidikan tahun 2025 hingga Semester I 2026 dalam mendukung pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan di Kabupaten Halmahera Timur. Kegiatan berlangsung Selasa (1/9/2026).
Dalam pertemuan itu, Bupati didampingi Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Pengendali Teknis (Dalnis) Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Maluku Utara mengatakan pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan tematik yang dilaksanakan secara nasional. Pemeriksaan juga berkaitan dengan upaya mendukung agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden RI.
Ia meminta perangkat daerah teknis di lingkungan Pemkab Haltim memberikan dukungan penuh selama proses pemeriksaan berlangsung.
“OPD teknis diharapkan dapat menjadi partner strategis bagi tim pemeriksa dalam pelaksanaan pemeriksaan kinerja ini, sehingga seluruh proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan tujuan pemeriksaan dapat tercapai,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Halmahera Timur menyampaikan apresiasi atas kedatangan tim pemeriksa BPK RI dan menegaskan kesiapan pemerintah daerah mendukung seluruh tahapan pemeriksaan.
Bupati berharap pemeriksaan tersebut dapat menjadi momentum pembenahan tata kelola bantuan operasional pendidikan agar lebih tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
“Kami berharap melalui Dinas Pendidikan, kami dapat dibimbing dalam pengelolaan BOS, sehingga pengelolaannya dapat semakin baik, tertib, transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Bupati.
Ia juga menginstruksikan seluruh OPD terkait, terutama perangkat daerah yang menangani sektor pendidikan, untuk menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan serta membangun komunikasi yang baik dengan tim pemeriksa.
Pemkab Halmahera Timur berharap proses pemeriksaan BPK RI tidak hanya menjadi evaluasi, tetapi juga mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam memastikan bantuan operasional pendidikan benar-benar mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat. (Red/Aples)
