HALTIM, KABARTIMUR.COM- Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) mulai menyiapkan skema pembiayaan untuk mendorong Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Maba lebih mandiri dalam pengelolaan operasional pada 2027.
Langkah tersebut menjadi bagian dari pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Pemerintah daerah tidak hanya memetakan kebutuhan anggaran, tetapi juga mengevaluasi persoalan pelayanan, kebutuhan tenaga medis, hingga skema pembiayaan tenaga honorer.
Sekretaris Daerah (Sekda) Haltim, Ricky Chairul Richfat, memimpin pertemuan bersama manajemen RSUD Maba, para kepala ruangan, Inspektur Daerah, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Rabu (16/9/2026).
Ricky mengatakan, sektor kesehatan menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Penguatan RSUD Maba juga diarahkan untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat serta memaksimalkan dukungan dari Kementerian Kesehatan.
“Tahun ini RSUD Maba betul-betul mendapatkan bantuan, dan target kita di tahun 2027 RSUD Maba sudah harus mandiri dalam mengelola operasionalnya,” kata Ricky.
Menurutnya, evaluasi dilakukan untuk memastikan kebutuhan riil rumah sakit dapat terakomodasi dalam rancangan APBD 2027. Evaluasi mencakup pelayanan bagi masyarakat Haltim serta kebutuhan sektor swasta yang memanfaatkan fasilitas RSUD Maba.
Skema Pembiayaan Honorer
Salah satu persoalan yang dibahas adalah pembiayaan tenaga honorer. Ricky menjelaskan, sejak 2025 pengalokasian anggaran untuk tenaga honorer tidak lagi menggunakan skema reguler.
Karena itu, Pemkab Haltim tengah mencari alternatif pembiayaan agar pembayaran honorarium tetap dapat berjalan.
Salah satu opsi yang sedang dikaji ialah membangun pola kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Haltim.
“Kami sedang mencari formula dan berdiskusi dengan pihak perusahaan untuk membantu menalangi pembayaran honorer. Langkah ini masih dalam tahap pembahasan intensif,” ujarnya.
Kebutuhan Dokter Spesialis
Selain pembiayaan, ketersediaan tenaga medis menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan pelayanan RSUD Maba.
Ricky menyebut kebutuhan tujuh dokter spesialis dasar secara umum telah terpenuhi. Namun, jumlah tersebut dinilai belum cukup untuk menjamin keberlangsungan pelayanan selama 24 jam.
Pemerintah daerah mempertimbangkan penambahan dokter pada sejumlah bidang spesialis dengan pola dua dokter untuk satu layanan.
“Satu dokter tidak mungkin bekerja penuh 24 jam tanpa jeda. Karena itu, idealnya ada dua dokter ahli di setiap stase agar bisa saling melengkapi dan bergantian tugas,” jelasnya.
Sementara itu, jumlah dokter umum dinilai relatif mencukupi. Kekurangan masih terdapat pada beberapa layanan spesialis yang perlu diperkuat agar pelayanan RSUD Maba dapat berjalan optimal.
Dengan demikian, target kemandirian RSUD Maba pada 2027 tidak hanya bertumpu pada besaran anggaran. Pemerintah daerah juga perlu memastikan skema pembiayaan tenaga kerja, kecukupan dokter spesialis, serta tata kelola operasional rumah sakit berjalan secara beriringan.(Red/Aples)
