SLEMAN, KABARTIMUR.COM- Gubernur D.I. Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan Indonesia membutuhkan insan pertanahan yang tidak hanya menguasai teknologi dan mampu membaca peta, tetapi juga memahami manusia, sejarah, serta kebudayaan yang melekat pada setiap bidang tanah.
Pesan tersebut disampaikan Sri Sultan kepada para wisudawan dan wisudawati Politeknik Agraria STPN dalam acara wisuda di Sleman, Sabtu (5/9/2026). Sambutan Sri Sultan dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti.
“Indonesia membutuhkan insan pertanahan yang mampu membaca peta sekaligus memahami manusia di dalam peta. Saudara perlu cakap menguasai teknologi, tetapi tetap bijak dalam menimbang rasa keadilan,” pesan Sri Sultan.
Menurutnya, tanah di Indonesia bukan sekadar hamparan fisik, tetapi berkaitan erat dengan jati diri, sejarah perjuangan, kehidupan sosial, hingga fondasi pemerintahan. Karena itu, pengelolaan tanah harus mempertimbangkan nilai dan kebudayaan masyarakat yang hidup di atasnya.
Sri Sultan mencontohkan keberagaman tata kelola tanah di berbagai daerah. Di Minangkabau terdapat konsep Harta Pusaka Tinggi, di Bali dikenal sistem subak yang berkaitan dengan filosofi Tri Hita Karana, sementara di Papua dan Maluku terdapat sistem hak ulayat yang menempatkan tanah sebagai ruang hidup bersama dan bagian dari tanggung jawab sosial masyarakat adat.
“Keragaman ini adalah kekayaan tata kelola pemerintahan Indonesia. Regulasi perlu membacanya dengan jernih, kebijakan perlu menghormatinya dengan arif, teknologi perlu mengakomodasinya dengan presisi dan kepekaan,” tuturnya.
Sri Sultan menilai ilmu pertanahan tidak semata berkaitan dengan aspek teknis, seperti pengukuran dan pemetaan. Di balik setiap bidang tanah terdapat manusia, kehidupan, hak, serta harapan yang harus mendapatkan kepastian dan perlakuan yang adil.
“Ilmu pertanahan bekerja di antara ukuran dan makna, antara peta dan manusia, antara sertipikat dan juga martabat,” ungkapnya.
Kepada para lulusan, Sri Sultan berpesan agar ilmu dan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan diterapkan dengan penuh tanggung jawab ketika memasuki dunia kerja. Setiap dokumen pertanahan yang mereka tangani, kata dia, dapat berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Ia juga mengingatkan agar para lulusan tetap rendah hati ketika bekerja di tengah masyarakat. Pengukuran harus menjadi jalan menuju kepastian, pemetaan menjadi jalan menuju keteraturan, dan pelayanan pertanahan mampu menciptakan ketenteraman sosial.
“Dengan visi seperti itulah kita menaruh harapan besar kepada para wisudawan-wisudawati yang akan mengaplikasikan ilmunya di dunia kerja,” pungkas Sri Sultan. (Rls/*)
