WASIOR – DPRD Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat mendesak bupati segera menindaklanjuti temuan BPK Perwakilan Papua Barat terkait keberadaan satu unit rumah di kota Manokwari yang merupakan aset Pemkab Wondama namun belum dicatat sebagai barang milik daerah.
Rumah tersebut diketahui beralamat di Kompleks Perumahan Bumi Marina Manokwari Blok D nomor 12A. Pembelian rumah dengan tipe 45 itu menggunakan dana bantuan sosial. Temuan tersebut termuat dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK terhadap laporan keuangan Pemkab Wondama tahun anggaran 2018.
Dari hasil pemeriksaan fisik oleh BPK bersama pejabat Bidang Aset dan Inspektorat Pemkab Wondama pada 27 April 2019 rumah dimaksud saat ini dihuni oleh keluarga mantan pejabat Pemkab Wondama sejak 2014. Penghuni rumah mengakui rumah itu adalah milik Pemkab Wondama dan bersedia menyerahkan apabila diperlukan.
“Segera menindaklanjuti informasi tentang keberadaan rumah di Kompleks Bumi Marina Manokwari blok D nomor 12A yang belum dicatat sebagai barang milik daerah, “ kata Wakil Ketua I DPRD H. Arwin membacakan pemandangan umum gabungan fraksi terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 dalam rapat paripurna di gedung DPRD di Isei, Selasa (2/7).
Adapun Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 telah diserahkan Bupati Bernadus Imburi sehari sebelumnya.
Berkaitan dengan itu, DPRD menekankan agar penatausahaan aset Pemda terutama rumah milik negara dan kendaraan dinas agar dilakukan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Termasuk mendesak Sekretaris Daerah agar mengeluarkan kebijakan tentang penatausahaan aset tetap berupa rumah negara.
“Tidak tertibnya administrasi tentang rumah milik negara ini dapat mengakibatkan Pemda tersangkut masalah hukum, “ ucap Arwin mewakili 5 fraksi di DPRD Wondama. (Nday)
