Jakarta, kabartimur.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola (governance), manajemen risiko, dan budaya integritas sebagai fondasi membangun sektor jasa keuangan yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Risk and Governance Summit (RGS) 2026 bertema Future-ready Governance for Sustainable Growth and National Prosperity yang digelar di Jakarta, Selasa.
Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena mengatakan tata kelola yang kuat menjadi kunci agar setiap kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan yang baik, tetapi juga pada tata kelola yang mampu menerjemahkannya menjadi hasil nyata bagi masyarakat,” ujar Sophia.
Ia menjelaskan, perkembangan risiko global seperti ancaman siber, penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI), perubahan regulasi, ketidakpastian geopolitik, hingga perubahan iklim menuntut organisasi memperkuat tata kelola dan manajemen risiko. Menurutnya, governance, risk, and compliance (GRC) kini tidak lagi sekadar instrumen kepatuhan, tetapi menjadi fondasi menjaga ketahanan organisasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menegaskan tata kelola yang baik merupakan fondasi kredibilitas lembaga, kepastian berusaha, dan peningkatan kepercayaan investor.
RGS 2026 diikuti lebih dari 20.000 peserta secara luring dan daring, menghadirkan pakar GRC dari dalam dan luar negeri, serta menjadi ajang kolaborasi regulator, industri jasa keuangan, akademisi, dan pelaku usaha dalam memperkuat tata kelola menuju Indonesia Emas 2045. Forum ini juga menggelar Innovation Paper Competition 2026 yang diikuti 408 karya ilmiah dari 135 perguruan tinggi di seluruh Indonesia sebagai upaya mendorong inovasi tata kelola dan transformasi digital di sektor jasa keuangan. (Red/Rls)
