MANOKWARI, Kabartimur.com – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya akhirnya disahkan menjadi RUU inisiatif DPR RI pada tanggal 7 Juli 2022. Komisi II DPR RI yang menginisiasi RUU ini selanjutnya diberi mandat untuk membahas RUU hingga provinsi baru itu resmi terbentuk.
Ketua DPD KNPI Papua Barat Dr. Samy Djunire Saiba, M.Si kepada media mengapresiasi kebijakan politik yang di ambil oleh DPR RI dalam memekarkan Provinsi Papua Barat menjadi Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.
Samy dalam pendapatnya mengatakan bahwa walaupun banyak usulan dari berbagai daerah untuk membentuk pemekaran daerah otonomi baru, namun pembentukannya hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat administratif teknis dan fisik kewilayahan. Bagi Propinsi syarat administrasi yang wajib dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi bersangkutan persetujuan DPRD provinsi induk dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.
Selanjutnya syarat teknis dari pembentukan daerah baru harus meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup kemampuan ekonomi; potensi daerah; sosial budaya; kependudukan; luas daerah; pertahanan; keamanan dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya pemerintahan yang baru.
Samy juga mengatakan bahwa PBD telah memenuhi semua kriteria dimaksud dan sangat layak menjadi provinsi kedua di Papua Barat.
“Kehadiran Provinsi Papua Barat Daya merupakan merupakan cara atau pendekatan untuk mencepat akselerasi pembangunan daerah. Dan Papua Barat Daya sebagai daerah otonom baru yang terbentuk itu merupakan entitas baik sebagai kesatuan geografis, politik, ekonomi, sosial dan Budaya, ” jelasnya, Jumat (8/7) kepada wartawan di Manokwari.
Prinsipnya, lanjut Samy, lahirnya Provinsi Papua Barat Daya adalah suatu kebutuhan dan pemekaran harus dilandasi adanya keinginan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.
“Saya mengajak semua elemen masyarakat khususnya pemuda untuk memberi dukungan dan menyambut Provinsi Papua Barat Daya sebagai Provinsi ke 2 di Papua Barat,” katanya
“Kami memberi apresiasi buat DPR RI atas Hak inisiatifnya, selanjutnya kami harap DPR RI segera menetapkan RUU ini. Menjadi undang-undang,” pungkasnya. (Red)
