WASIOR – Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama telah menyiapkan strategi khusus untuk menangkal praktik politik uang (money politic) dalam Pilkada 2020.
Praktik politik uang sendiri kerap dilakukan pada hari-hari terakhir menjelang pelaksanaan pemilu atau bahkan pada detik-detik terakhir memasuki hari pencoblosan.
Ketua Bawaslu Teluk Wondama Menahen Sabarofek memastikan politik uang menjadi salah satu fokus utama pengawasan jajaran pengawas pemilu mulai dari tingkat kabupaten hingga di TPS.
“Politik uang memang biasanya marak terjadi menjelang pelaksanaan pemilu. Biasanya itu menjadi senjata pamungkas bagi para kontestan untuk mendulang suara sehingga hal itu menjadi fokus pengawasan Bawaslu. Memang ada strategi khusus yang dipersiapkan untuk bisa mendeteksi bahkan mencegah politik uang,“kata Mena di kantor Bawaslu, Jl. Topai Wasior, Jumat (27/11/2020).
Kendati demikian, Bawaslu Wondama tetap mengharapkan peran serta dari semua elemen masyarakat untuk ikut mengawal Pilkada 2020 agar terbebas dari praktik-praktik curang seperti politik uang.
Pengawasan partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat menjadi cara yang paling efektif untuk bisa menangkal praktik politik uang.
Mena juga menghimbau masyarakat agar tidak ragu untuk melaporkan temuan politik uang. Namun dia menekankan agar setiap laporan harus disertai dengan bukti yang kuat misalnya berupa video atau ada saksi kunci yang melihat langsung kejadian yang dilaporkan.
“Saya pastikan bahwa ketika ada laporan dan ada bukti yang kuat, saya pastikan penindakan akan berjalan dan kami akan menindak dengan tegas. Tapi kalau bukti tidak kuat maka kami juga akan abu-abu dalam memprosesnya, “ucap lulusan FISIP Universitas Sam Ratulangi Manado ini.
Perihal politik uang dalam tahapan kampanye yang sudah berjalan hampir dua bulan ini, menurut Koordinator Devisi Pengawasan, Humas dan Data Epianus Rawar, sejauh ini pihaknya belum menemukan indikasi ke arah itu.
Namun demikian kata dia, jajaran di lapangan terus melakukan monitoring untuk mendeteksi potensi politik uang baik berupa pemberian uang secara tunai maupun dalam bentuk barang dan lainnya.
“Karena personil kami terbatas maka sangat penting sekali melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan.
Makanya kami akan undang para stakeholder terkait pengawasan partisipatif terutama terkait politik uang sehingga diharapkan para stakeholder itu ikut berperan melakukan pengawasan juga, “kata Rawar. (Nday)
