Kepala BPJS cabang makale harto purba mengatakan pihaknya tidak terlibat dalam pendataan keluarga. BPJS hanya menerima data dari depsos.
“Kalau data kami hanya terima dari depsos secara langsung kami dari bpjs tidak terlibat dalam pendataan,”ujar harto saat ditemui kabartimur di makale.
Menurut harto saat ini pihak BPJS juga masih menerima data termasuk usulan pemkab untuk memasukkan warganya ke BPJS.
“Dalam hal ini kami hanya menunggu masukan dari pemkab saja siapa yang akan dimasukkan ke program bpjs,”jelas harto. Dia menambahkan di tahun 2019 diharapkan program Jaminan Kesehatan Miskin JKM bagi semua penduduk Indonesia yang berhak akan terdaftar sebagai peserta Jamkesmas.
” Pemerintah akan mendaftar semua warga miskin dan tidak mampu yang dibiayai melalui APBN dan APBD,” lanjut Harto. Untuk warga yang mampu kata dia, meraka akan mendatar dan membayar iuran sendiri.
Terkait peserta yang pendaftarannya dobel, maka pihak BPJS akan melakukan verifikasi dan akan menonaktifkan kepesertaan yang dobel tersebut. Namun menurut Hartono itu dulu bisa terjad karena tidak didaftar berdasarkan NIK.( Andarias / Titus)
BPJS Tidak Melakukan Pendataan, Hanya Terima Data Warga Miskin Dari Depsos
