OJK Luncurkan Dua Roadmap Industri Keuangan 2026–2031, Pembiayaan UMKM dan Ekonomi Hijau Diperkuat

JAKARTA, Kabartimur.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan dua peta jalan (roadmap) pengembangan industri Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) periode 2026–2031.

Kebijakan tersebut menjadi langkah strategis OJK untuk mempercepat pengembangan keuangan syariah, memperluas akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta mendorong pembiayaan berkelanjutan dalam mendukung transformasi ekonomi nasional.

Bacaan Lainnya

Peluncuran dua roadmap tersebut dilakukan dalam National Forum of Financing Services and Microfinance (NFSM) 2026 di Jakarta, Kamis (19/11/2026), yang mengusung tema Stronger Collaboration, Sharia Acceleration, Sustainable Transformation.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan industri PVML memiliki peran penting dalam memperluas akses permodalan UMKM, memperkuat ekonomi syariah, dan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Baca Juga :   OJK Tuntaskan Penyidikan Perkara Pindar PT Crowde Membangun Bangsa

Menurutnya, penguatan UMKM tidak cukup hanya melalui akses pembiayaan, tetapi juga membutuhkan pendampingan usaha, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, tata kelola, dan pemanfaatan teknologi.

Hingga September 2026, kredit dan pembiayaan UMKM secara nasional mencapai Rp1.963 triliun atau tumbuh 3,08 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sementara pembiayaan UMKM melalui industri PVML mencapai Rp331 triliun atau meningkat 4,55 persen.

Pembiayaan PVML Tembus Rp1.066 Triliun

Kepala Eksekutif Pengawas PVML OJK, Agusman, menjelaskan dua roadmap yang diluncurkan meliputi Roadmap Pengembangan dan Penguatan PVML Syariah 2026–2031 serta Roadmap Pengembangan dan Penguatan Keuangan Berkelanjutan Bidang PVML 2026–2031.

Keduanya menjadi pedoman untuk meningkatkan kapasitas, tata kelola, daya saing, serta kontribusi industri PVML terhadap perekonomian nasional.

Hingga September 2026, pembiayaan industri PVML tercatat mencapai Rp1.066 triliun atau tumbuh 9,43 persen secara tahunan, dengan jumlah pelaku industri sebanyak 755 entitas.

Baca Juga :   Penitipan Aset Hasil Sita Eksekusi Milik Terpidana Heru Hidayat Berupa 2 Lahan Konsesi Pertambangan Nikel di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan

Sementara itu, pembiayaan PVML syariah mencapai Rp125,44 triliun atau tumbuh 11,36 persen. Adapun pembiayaan berkelanjutan tercatat Rp212,58 triliun atau meningkat 13,01 persen.

Agusman menilai pertumbuhan tersebut menunjukkan potensi besar industri PVML dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah dan pembiayaan berkelanjutan.

Roadmap PVML Syariah diarahkan untuk membangun industri yang sehat, berintegritas, dan berdaya saing melalui penguatan kapasitas, tata kelola, serta inovasi produk dan skema pembiayaan berbasis prinsip syariah.

Sedangkan roadmap keuangan berkelanjutan difokuskan pada pembiayaan transformasi ekonomi hijau, penurunan emisi gas rumah kaca, serta dukungan terhadap target net zero emission Indonesia pada 2060.

Implementasinya mencakup enam aspek, yakni peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan manajemen risiko dan tata kelola, pengembangan produk, penguatan pengaturan dan pengawasan, pembangunan infrastruktur data, serta penguatan ekosistem pendukung.

Baca Juga :   OJK Perkuat Kolaborasi Regulator ASEAN, Pengawasan dan Perlindungan Pemegang Polis Jadi Sorotan

Perkuat Akses Pembiayaan dan Ekosistem Bulion

Selain meluncurkan dua roadmap, OJK juga memfasilitasi kerja sama pembiayaan UMKM dan pengembangan ekosistem usaha bulion.

Kolaborasi tersebut melibatkan ASLINDO dengan Pusat Investasi Pemerintah untuk memperkuat akses pendanaan lembaga keuangan mikro.

Sementara PT Pegadaian menjalin sinergi dengan Asosiasi Pengusaha Emas Perhiasan Indonesia dan Asosiasi Produsen Perhiasan Indonesia guna mendukung pengembangan ekosistem usaha bulion.

Melalui NFSM 2026 yang melibatkan kementerian, lembaga, asosiasi industri, pelaku UMKM, akademisi, dan media, OJK mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor.

Langkah tersebut diharapkan memperluas pembiayaan produktif, meningkatkan daya saing industri keuangan syariah, serta mempercepat transformasi ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. (*)

Pos terkait