Satgas Anti-Mafia Tanah Selesaikan 100 Kasus, 151 Tersangka Ditetapkan dan Aset Rp5,77 Triliun Diselamatkan

JAKARTA, Kabartimur.com – Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah berhasil menyelesaikan 100 dari 120 target operasi (TO) sepanjang 2026. Dari penanganan tersebut, sebanyak 151 orang ditetapkan sebagai tersangka dan aset tanah seluas 110.046.567 meter persegi berhasil diselamatkan dengan nilai mencapai Rp5,77 triliun.

Capaian tersebut disampaikan Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Hendra Gunawan, dalam penutupan Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Hendra menjelaskan, keberhasilan penanganan 100 target operasi tersebut merupakan hasil kerja Satgas Anti-Mafia Tanah dalam mengungkap dan menangani berbagai tindak pidana pertanahan.

Berdasarkan laporan penanganan tahun ini, nilai kerugian yang berhasil diselamatkan mencapai Rp5.773.954.641.464, dengan luas tanah mencapai lebih dari 110 juta meter persegi.

Ia berharap ke depan Satgas Anti-Mafia Tanah lebih memprioritaskan penanganan kasus-kasus potensial yang memiliki dampak besar, bukan hanya perkara yang bersifat biasa atau umum.

Baca Juga :   Perluas Literasi Sejarah, Keteladanan Margono Djojohadikusumo dibedah di Tanah Jawaraa. Can't Help Falling In Love Menggema di Serang

“Ke depan, Satgas Mafia Tanah sangat diharapkan untuk menangani kasus-kasus yang sifatnya potensial, bukan kasus-kasus yang sifatnya biasa atau umum. Ini menunjukkan bahwa kita serius dalam memberantas mafia tanah,” ujar Hendra.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Iljas Tedjo Prijono, saat menutup Rakor menyampaikan pesan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, bahwa keberhasilan pemberantasan mafia tanah tidak cukup diukur dari pengungkapan kasus dan penindakan pelaku.

Menurutnya, upaya pemberantasan harus diikuti pembenahan sistem pertanahan agar kejahatan serupa tidak kembali terjadi.

“Keberhasilan memberantas mafia tanah hari ini harus menjadi fondasi untuk menciptakan sistem pertanahan yang lebih tangguh di masa depan. Persoalan mendasar yang harus kita jawab bukan hanya siapa yang melakukan kejahatan, tetapi juga mengapa kejahatan tersebut masih dapat terjadi,” kata Iljas.

Baca Juga :   Bakti Sosial, Warga KKSU Ramai-ramai Bersihkan Situs Religi Aitumeiri

Ia mengemukakan tiga langkah strategis untuk memperkuat sistem pertanahan. Pertama, menjadikan hasil penegakan hukum sebagai dasar pembenahan tata kelola, sehingga setiap kasus yang terungkap dapat menjadi bahan evaluasi terhadap modus kejahatan dan kelemahan sistem.

Kedua, memperkuat kepastian hukum melalui peningkatan kualitas data pertanahan, transparansi pelayanan, akuntabilitas, serta digitalisasi sistem untuk meningkatkan keamanan data dan mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.

Ketiga, memperkuat sinergi penegakan hukum antara Kementerian ATR/BPN, kepolisian, dan kejaksaan dengan tetap mengedepankan ketepatan serta kehati-hatian dalam penanganan perkara.

Iljas menegaskan, pemanfaatan teknologi harus berjalan seiring dengan penguatan integritas aparatur agar seluruh proses pelayanan dan pengelolaan pertanahan dapat ditelusuri serta dipertanggungjawabkan.

Ia juga mengapresiasi kerja sama lintas lembaga yang telah terjalin selama sembilan tahun melalui forum koordinasi tersebut.

Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 berlangsung selama dua hari, 12–13 November 2026, dan diikuti 414 peserta dari unsur kejaksaan tinggi, kepolisian daerah, pejabat pimpinan tinggi pratama, serta Kantor Wilayah BPN Provinsi.

Baca Juga :   Presiden Prabowo Lantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan

Penutupan kegiatan turut dihadiri Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, dan Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, Rudi Alfonso.

ATR/BPN berharap penguatan penegakan hukum yang diikuti pembenahan tata kelola, peningkatan kualitas data, dan integritas pelayanan dapat membangun sistem pertanahan yang lebih aman serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. (*)

Pos terkait