129 Juta Bidang Tanah Terdaftar, 132 Kabupaten/Kota Berikan Keringanan BPHTB

JAKARTA, Kabartimur.com – Sebanyak 129 juta bidang tanah telah terdaftar di seluruh Indonesia hingga 2026. Percepatan pendaftaran tanah tersebut turut didukung kebijakan pemerintah daerah yang memberikan pembebasan maupun pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat.

 

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Uunk Din Parunggi, mengungkapkan sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah menerapkan kebijakan keringanan BPHTB.

“Dari 132 kabupaten/kota tersebut, sebanyak 90 kabupaten/kota memberikan pembebasan BPHTB, sedangkan 42 kabupaten/kota lainnya memberikan pengurangan BPHTB,” ujar Uunk Din Parunggi di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah untuk meringankan beban masyarakat, khususnya dalam proses pendaftaran tanah untuk pertama kali.

BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pemungutan pajak tersebut menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, dengan pembayaran dilakukan melalui organisasi perangkat daerah yang menangani pendapatan daerah atau kanal pembayaran pajak resmi masing-masing daerah.

Baca Juga :   Pemeriksaan BPK Awal Tahun, Bupati Halmahera Timur Harapkan Kerjasama yang Baik Dengan Semua OPD

Uunk menilai, kebijakan pembebasan dan pengurangan BPHTB merupakan bentuk kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan pertanahan sekaligus mempercepat pendaftaran tanah.

Ia pun mengapresiasi pemerintah daerah yang telah memberikan kemudahan tersebut dan berharap semakin banyak daerah mengikuti kebijakan serupa.

“Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kemudahan dalam mendaftarkan tanahnya dan memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya,” pungkasnya.

Dengan adanya kebijakan keringanan BPHTB, masyarakat diharapkan semakin terbantu dalam memenuhi persyaratan administrasi pendaftaran tanah sehingga kepastian hukum atas kepemilikan tanah dapat semakin diperluas. (*)

Pos terkait