HALTIM, Kabartimur.com– Institute Faifiye Spasial (IFAS) Halmahera Timur melontarkan kritik terhadap proyek pembangunan bundaran dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan Jembatan Rakyat, Desa Soagimalaha, yang menelan anggaran sebesar Rp1,23 miliar.
Ketua IFAS Halmahera Timur, Ismit Abas Hatari, mempertanyakan urgensi, dasar perencanaan, serta manfaat kedua proyek yang dikelola Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Halmahera Timur tersebut.
Menurut Ismit, pembangunan fisik di kawasan strategis semestinya didasarkan pada instrumen perencanaan tata ruang yang jelas dan terukur. Karena itu, ia mendesak Dishub Haltim membuka dokumen rencana induk (*master plan*) proyek untuk memastikan kesesuaiannya dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Ia juga mempertanyakan apakah pelaksanaan proyek tersebut telah mengacu pada Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), sehingga pembangunan tidak dilakukan tanpa kajian tata ruang yang memadai.
Selain aspek perencanaan, Ismit menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan bundaran dan RTH tersebut. Ia menilai, penggunaan dana hingga miliaran rupiah perlu dikaji dari sisi skala prioritas dan manfaat langsung bagi masyarakat.
Pasalnya, masih terdapat sejumlah desa dan kecamatan di Halmahera Timur yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan setiap program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar menghadirkan proyek fisik yang manfaat dan urgensinya masih dipertanyakan.
Ismit bahkan menilai Dishub Haltim belum maksimal menerjemahkan visi dan misi Bupati Ubaid Yakub dan Wakil Bupati Anjas Taher ke dalam program kerja yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD.
Ia menilai, ketidaksinkronan antara perencanaan teknis perangkat daerah dan kebutuhan mendesak masyarakat menunjukkan perlunya evaluasi terhadap proses perencanaan sebelum program dianggarkan dan dilaksanakan.
Atas persoalan tersebut, Ismit meminta DPRD Halmahera Timur, khususnya Komisi III, tidak sekadar menjalankan fungsi pembahasan anggaran, tetapi juga memperketat pengawasan terhadap setiap proyek pembangunan.
Ia mendesak Komisi III lebih kritis dalam mengevaluasi program mitra kerja, termasuk meminta penjelasan mengenai dasar perencanaan, kesesuaian tata ruang, serta asas manfaat pembangunan bundaran dan RTH di kawasan Jembatan Rakyat Soagimalaha.
Menurutnya, anggaran daerah harus digunakan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, setiap proyek yang dibiayai melalui APBD tidak hanya menghabiskan anggaran, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat penjelasan dari Dinas Perhubungan Halmahera Timur terkait kritik dan pertanyaan yang disampaikan IFAS tersebut.(*)






