Fraksi DARI Soroti Ketimpangan Ekonomi Tambang dan Kesejahteraan Warga Haltim dalam RAPBD 2027

HALTIM, Kabartimur.com– Pesatnya pertumbuhan ekonomi Halmahera Timur (Haltim) yang ditopang investasi dan aktivitas pertambangan belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pemerataan kesejahteraan masyaraka Ketimpangan tersebut menjadi sorotan Fraksi Demokrasi Amanat Rakyat Indonesia (DARI) DPRD Halmahera Timur dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.

Sorotan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi DARI, Muh. Ramdhan Hi. Murid, dalam penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda RAPBD 2027 pada rapat paripurna DPRD Halmahera Timur, Senin (16/11/2026).

Ramdhan menilai, posisi strategis Halmahera Timur dalam perkembangan ekonomi Maluku Utara melalui aktivitas pertambangan dan investasi berskala besar belum otomatis menjamin peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi daerah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi warga, bukan sekadar tercermin dari besarnya investasi dan aktivitas produksi sektor pertambangan.

Baca Juga :   Dinas perindagkop Haltim Jamin Sembako Aman Hingga Lebaran

Karena itu, Fraksi DARI meminta kebijakan pembangunan daerah lebih berpihak pada masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja, pengembangan usaha lokal, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta pemerataan fasilitas publik.

“Sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak boleh terus berada di pinggiran kebijakan ketika aktivitas ekonomi berskala besar memperoleh perhatian yang begitu dominan,” tegas Ramdhan.

Pertumbuhan Tambang Jangan Dibayar dengan Kerusakan Lingkungan

Selain ketimpangan ekonomi, Fraksi DARI mengingatkan pemerintah daerah terhadap tekanan ekologis akibat aktivitas industri dan pertambangan.

Kerusakan daerah aliran sungai (DAS), ancaman banjir, pencemaran lingkungan hingga menyempitnya ruang hidup masyarakat dinilai sebagai persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai konsekuensi biasa dari pertumbuhan investasi.

Fraksi DARI mengakui adanya pembagian kewenangan pengelolaan pertambangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Namun, keterbatasan kewenangan tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur untuk mengabaikan dampak sosial dan lingkungan yang dirasakan masyarakat.

Baca Juga :   Jalan Rusak di Buangin Tak Tersentuh Anggaran, Warga Rantebua Pertanyakan Janji Pemda

Melalui instrumen perencanaan pembangunan, pengelolaan lingkungan sesuai kewenangan daerah, koordinasi lintas pemerintahan, serta penguatan pelayanan publik, Pemkab Haltim dinilai tetap memiliki tanggung jawab memperjuangkan hak dan kepentingan masyarakat.

“Jangan sampai kekayaan alam hanya meninggalkan catatan produksi dan investasi, sementara generasi berikutnya harus mewarisi kerusakan lingkungan serta persoalan sosial yang tidak pernah diselesaikan,” ujarnya.

Penyertaan Modal Rp1,5 Miliar ke Bank Maluku Malut Ikut Dipertanyakan

Tak hanya menyoroti arah pembangunan dan dampak pertambangan, Fraksi DARI juga mengkritisi rencana pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1,5 miliar dalam RAPBD 2027 untuk penyertaan modal pada Bank Maluku Malut.

Menurut Ramdhan, penempatan uang publik dalam bentuk investasi harus didasarkan pada kelayakan, perhitungan risiko, serta manfaat ekonomi yang terukur bagi daerah. Kebijakan tersebut tidak boleh sekadar dimaknai sebagai upaya mempertahankan kepemilikan saham.

Baca Juga :   Bawaslu Toraja Utara Ingatkan KPU Agar Memastikan Coklit Dilakukan Secara Profesional

Fraksi DARI meminta pemerintah daerah membuka secara transparan proyeksi keuntungan, potensi dividen, analisis risiko investasi, hingga manfaat langsung yang dapat dirasakan masyarakat Halmahera Timur.

Lebih jauh, fraksi ini mempertanyakan sejauh mana penyertaan modal tersebut mampu memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, pelaku usaha lokal, dan masyarakat produktif.

“Setiap keputusan menempatkan uang publik dalam suatu investasi harus disertai pertimbangan rasional dan ukuran keberhasilan yang jelas,” pungkas Ramdhan.

Melalui pandangan umum tersebut, Fraksi DARI menegaskan bahwa RAPBD 2027 tidak semestinya hanya berorientasi pada angka pertumbuhan ekonomi, tetapi harus memastikan kekayaan sumber daya alam Halmahera Timur memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan masa depan generasi mendatang. (*)

Penulis: Ruslan

Pos terkait