MANOKWARI, Kabartimur.com– Keabsahan penetapan tersangka dan penahanan Desty Marenska Thenu serta Petra Timotius Pattipeilohy dalam kasus kematian Yanto Idorway mulai diuji melalui sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Manokwari, Senin (16/11/2026).
Sidang perdana yang dipimpin hakim tunggal Muslim Muhaymin Ash Shiddiqi tersebut dihadiri pihak termohon dan turut termohon. Persidangan ini akhirnya bergulir setelah sebelumnya sempat tertunda akibat ketidakhadiran Kejaksaan Tinggi Papua Barat selaku turut termohon.
Dalam persidangan, tim kuasa hukum kedua pemohon yang terdiri dari Posma Roy Mangapul Silitonga, WA Ode Yuliana, dan Nejunith Syabes menyampaikan pokok-pokok permohonan praperadilan.
Mereka menegaskan, permohonan tersebut diajukan untuk menguji keabsahan upaya paksa aparat penegak hukum, khususnya penetapan tersangka dan penahanan terhadap kedua kliennya dalam perkara yang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Papua Barat.
Soroti Motif, Alat Bukti hingga SPDP
Dalam dalil permohonannya, tim kuasa hukum menilai penetapan tersangka terhadap Desty dan Petra tidak didukung proses hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan.
Mereka mempersoalkan tidak dicantumkannya motif dan kronologi perkara secara jelas, tidak diuraikannya hasil visum maupun kesimpulan medis, serta tidak adanya penjelasan mengenai alat bukti yang menjadi dasar penetapan tersangka.
Kuasa hukum juga mempersoalkan tidak diserahkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada para pemohon. Selain itu, mereka menyebut salinan hasil autopsi juga tidak pernah diberikan kepada pihaknya.
Menurut pemohon, kondisi tersebut menjadi persoalan mendasar yang harus diuji dalam proses praperadilan, terutama menyangkut terpenuhi atau tidaknya syarat hukum dalam penetapan tersangka dan pelaksanaan penahanan sejak 16 Oktober 2026.
Tim kuasa hukum menilai tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Nomor 130/PUU-XIII/2015.
Minta Penetapan Tersangka dan Penahanan Dinyatakan Tidak Sah
Melalui permohonan yang dibacakan di hadapan hakim tunggal, kuasa hukum meminta pengadilan mengabulkan seluruh permohonan praperadilan.
Mereka meminta hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap Desty dan Petra tidak sah karena dinilai tidak menguraikan secara jelas kronologi perkara, isi visum, kesimpulan pemeriksaan, serta alat bukti yang menjadi dasar penetapan tersangka.
Pemohon juga meminta agar penahanan dan perpanjangan penahanan yang dilakukan termohon maupun turut termohon dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Selain itu, kuasa hukum meminta hakim menyatakan tidak diserahkannya SPDP kepada para pemohon sebagai pelanggaran terhadap Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015, yang menurut pemohon berimplikasi terhadap keabsahan proses penyidikan dan penetapan tersangka.
Dalam petitumnya, pemohon turut meminta agar seluruh keputusan, penetapan, tindakan pemeriksaan, dan upaya paksa yang bersumber dari surat perintah penyidikan Ditreskrimum Polda Papua Barat dinyatakan tidak sah.
Tak hanya itu, mereka meminta hakim memerintahkan penghentian penyidikan atas laporan polisi yang menjadi dasar penanganan perkara, sekaligus memerintahkan termohon segera membebaskan dan mengeluarkan kedua pemohon dari Rumah Tahanan Negara Polda Papua Barat.
Kuasa hukum juga meminta rehabilitasi serta pemulihan nama baik dan kedudukan hukum kedua pemohon, serta meminta turut termohon tunduk dan patuh terhadap putusan praperadilan.
Seluruh tuntutan tersebut merupakan dalil dan permintaan pihak pemohon yang masih harus diuji dalam persidangan. Keabsahan tindakan penyidik maupun peran turut termohon selanjutnya akan dinilai berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.
Jawaban Termohon Dinanti
Sidang praperadilan kasus kematian Yanto Idorway dijadwalkan kembali berlangsung pada Selasa (17/11/2026), dengan agenda mendengarkan jawaban dari pihak termohon.
Jawaban tersebut akan menjadi bagian penting dalam menguji argumentasi kedua belah pihak sebelum hakim tunggal mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan atas permohonan praperadilan tersebut. (Red/*)







