Kejati Papua Barat Tegaskan Perpanjangan Penahanan Petra dan Desty Sah, Tolak Dalil Praperadilan

MANOKWARI, Kabartimur.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat menegaskan bahwa perpanjangan penahanan terhadap Petra Timotius Pattipeilohy dan Desty Marenska Thenu dalam perkara kematian Yanto Idorway telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penegasan tersebut disampaikan melalui jawaban tertulis atau tanggapan turut termohon dalam sidang praperadilan nomor 13/Pid.Pra/2026/PN Mnk di Pengadilan Negeri Manokwari.

Bacaan Lainnya

Tanggapan Kejati Papua Barat dibacakan oleh Jaksa Madya,  Joko Suryanto  selaku kuasa turut termohon yang mewakili Kepala Kejati Papua Barat c.q. Asisten Tindak Pidana Umum.

Dalam jawabannya, Kejati Papua Barat secara tegas menolak dalil pemohon yang menyatakan perpanjangan penahanan terhadap Petra dan Desty tidak sah karena dianggap tidak memenuhi persyaratan formil, materiil, objektif, dan subjektif.

Baca Juga :   Kinerja Polres Toraja Tangani Kasus Dugaan Penggelapan dan Pencurian di Toraja Disorot

Kejati menegaskan, kewenangan yang dijalankan pihaknya terbatas pada pemberian perpanjangan penahanan atas permohonan penyidik, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Kejati juga menekankan bahwa pihaknya tidak melakukan penetapan tersangka, penangkapan, maupun penerbitan surat perintah penahanan awal terhadap kedua pemohon. Tindakan tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik Polda Papua Barat.

Menurut Kejati, perpanjangan penahanan diberikan setelah menerima permohonan resmi dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat pada 12 Oktober 2026, masing-masing untuk Petra dan Desty.

Permohonan tersebut disertai resume sementara hasil penyidikan dan laporan perkembangan penyidikan sebagai bahan penelitian sebelum keputusan perpanjangan penahanan diterbitkan.

Kejati kemudian menerbitkan surat perpanjangan penahanan Nomor B-201/R.2.4/Enz.1/10/2026 untuk Petra dan Nomor B-200/R.2.4/Enz.1/10/2026 untuk Desty, tertanggal 14 Oktober 2026.

Baca Juga :   Polisi Pastikan Kronologi Hilangnya Yanto Idorway Konsisten, Bantah Spekulasi Lokasi Kejadian Berbeda

Perpanjangan tersebut berlaku selama 40 hari, terhitung sejak 16 Oktober hingga 24 November 2026.

Kejati menilai penerbitan surat tersebut dilakukan sebelum masa penahanan awal berakhir pada 15 Oktober 2026. Dengan demikian, menurut pihaknya, tidak terdapat kekosongan masa penahanan maupun pemberlakuan perpanjangan secara surut.

Selain aspek kewenangan dan prosedur, Kejati juga menjelaskan bahwa perkara yang disangkakan kepada kedua pemohon memenuhi kualifikasi ancaman pidana yang memungkinkan dilakukannya penahanan.

Keduanya disangkakan melanggar Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 466 ayat (3) juncto Pasal 20 huruf c KUHP, terkait peristiwa meninggalnya seseorang di Kampung Sisrang, Distrik Anggi Gida, Kabupaten Pegunungan Arfak, pada 18 Juli 2026.

Meski demikian, Kejati mengakui bahwa penahanan tidak cukup hanya didasarkan pada ancaman pidana. Penerapannya juga harus memenuhi persyaratan objektif dan subjektif sebagaimana diatur dalam Pasal 100 KUHAP, termasuk didukung minimal dua alat bukti yang sah serta keadaan tertentu yang menjadi alasan penahanan.

Baca Juga :   Kejaksaan Agung Memeriksa 3 Orang Saksi Terkait Perkara Minyak Mentah PT Pertamina

Kejati menyatakan telah meneliti permohonan perpanjangan penahanan beserta dokumen perkembangan penyidikan yang disampaikan penyidik sebelum mengambil keputusan.

Atas seluruh argumentasi tersebut, Kejati Papua Barat meminta hakim tunggal praperadilan menolak permohonan Petra dan Desty sepanjang ditujukan kepada Kejati selaku turut termohon.

Kejati juga meminta hakim menyatakan penerbitan kedua surat perpanjangan penahanan tersebut sah sepanjang persyaratan formil dan materiil sebagaimana ditentukan undang-undang terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Jawaban Kejati ini menjadi bagian dari proses pemeriksaan praperadilan yang diajukan Petra Timotius Pattipeilohy dan Desty Marenska Thenu terhadap Kapolda Papua Barat c.q. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat selaku termohon, dengan Kejati Papua Barat sebagai turut termohon.

Perkara praperadilan tersebut berkaitan dengan pengujian keabsahan tindakan upaya paksa dalam proses penyidikan kasus kematian Yanto Idorway. (Red/*) 

Pos terkait