MANOKWARI, Kabartimur.com– Polda Papua Barat menegaskan penetapan Petra Timotius Pattipeilohy dan Desti Mariska Thenu sebagai tersangka dalam kasus kematian Yanto Idorway telah dilakukan sesuai prosedur hukum. Penyidik mengklaim telah mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang sah sebelum meningkatkan status keduanya dari saksi menjadi tersangka.
Penegasan tersebut disampaikan melalui eksepsi dan jawaban termohon yang dibacakan oleh perwakilan Subdit I Ditreskrimum Polda Papua Barat, Otto Woff, dalam sidang praperadilan perkara Nomor 13/Pid.Pra/2026/PN Mnk di Pengadilan Negeri Manokwari.
Jawaban tersebut menanggapi permohonan praperadilan yang diajukan Petra Timotius Pattipeilohy dan Desti Mariska Thenu melalui tim kuasa hukum Posma Roy Mangapul Silitonga, Wa Ode Yuliana, dan Nejunith Syabes.
Dalam jawabannya, Polda Papua Barat membantah dalil pemohon yang menyatakan penetapan tersangka tidak memenuhi syarat minimal dua alat bukti yang sah. Termohon menilai argumentasi tersebut tidak berdasar karena mencampuradukkan persyaratan formil surat penetapan tersangka dengan persyaratan materiil berupa kecukupan alat bukti.
Penyidik merujuk Pasal 90 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang mengatur bahwa surat penetapan tersangka memuat identitas tersangka, uraian singkat perkara, serta hak-hak tersangka.
Menurut termohon, surat penetapan tersangka terhadap Petra dan Desti telah memenuhi ketentuan formil tersebut. Sementara dari aspek materiil, penyidik menyatakan penetapan keduanya telah didasarkan pada hasil gelar perkara pada 25 September 2026.
Dalam gelar perkara tersebut, penyidik menyimpulkan terdapat sejumlah alat bukti yang dinilai cukup untuk meningkatkan status Petra dan Desti dari saksi menjadi tersangka. Alat bukti itu meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, serta bukti elektronik.
Sepuluh Saksi dan Dua Ahli Diperiksa
Untuk memperkuat argumentasinya, Polda Papua Barat mengungkapkan telah memeriksa 10 orang saksi yang keterangannya dinilai memiliki kesesuaian terkait perjalanan menuju lokasi wisata Air Terjun Mimpi, termasuk waktu perjalanan dan waktu serta tempat kematian Yanto Idorway.
Selain itu, penyidik juga memeriksa dua orang ahli. Keterangan para ahli tersebut disebut memiliki kesesuaian dengan keterangan saksi dan hasil visum et repertum serta autopsi terhadap jenazah korban.
Berdasarkan hasil pemeriksaan forensik yang dipaparkan termohon, waktu kematian korban diperkirakan terjadi pada Sabtu, 18 Juli 2026, sekitar pukul 14.30 hingga 16.30 WIT.
Hasil autopsi juga menyebutkan penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat jalan napas bagian atas terendam air ketika korban masih hidup.
Dalam pemeriksaan laboratorium, penyidik menyampaikan tidak ditemukan diatom atau ganggang air pada paru-paru korban. Temuan tersebut turut dipaparkan sebagai bagian dari hasil pemeriksaan forensik yang menjadi bahan penyidikan.
Termohon juga menguraikan adanya sejumlah luka pada tubuh korban, antara lain di daun telinga kanan, pangkal lengan kanan, siku kanan, dan lengan bawah kanan. Selain itu, terdapat bagian pangkal tulang hasta yang terpotong akibat kekerasan tajam.
Penyidik turut menggunakan dokumentasi foto dan video yang diperoleh dari barang bukti. Dokumentasi tersebut diklaim memiliki kesesuaian dengan waktu kematian korban serta keberadaan para pemohon.
Berdasarkan rangkaian pemeriksaan tersebut, termohon berpendapat bahwa alat bukti yang dihimpun telah memenuhi aspek kuantitas maupun kualitas sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) KUHAP.
Polda Bantah Penahanan Tidak Sah
Selain mempersoalkan penetapan tersangka, pihak pemohon juga menggugat keabsahan tindakan penahanan terhadap Petra dan Desti.
Menanggapi hal tersebut, Polda Papua Barat menyatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menilai persyaratan materiil telah terpenuhi melalui kecukupan alat bukti.
Termohon juga mengklaim telah memenuhi persyaratan formil penahanan melalui penerbitan surat perintah penahanan yang memuat identitas tersangka, alasan penahanan, uraian singkat perkara, tindak pidana yang dipersangkakan, serta tempat penahanan.
Penyidik merujuk Pasal 100 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP sebagai dasar pemenuhan persyaratan formil tersebut.
Atas seluruh argumentasi itu, Polda Papua Barat meminta hakim praperadilan menolak seluruh permohonan yang diajukan Petra dan Desti melalui kuasa hukumnya, atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.
Termohon juga meminta hakim menyatakan proses penyidikan, termasuk penetapan tersangka dan penahanan terhadap kedua pemohon, telah dilakukan secara sah menurut hukum serta membebankan biaya perkara kepada pemohon.
Namun, seluruh argumentasi tersebut masih merupakan jawaban dan posisi hukum Polda Papua Barat selaku termohon. Penilaian mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka dan penahanan tetap menjadi kewenangan hakim praperadilan melalui putusan yang akan dijatuhkan.
Dengan demikian, pokok sengketa praperadilan ini bukan hanya menyangkut kecukupan alat bukti yang diklaim telah dimiliki penyidik, tetapi juga pengujian terhadap keabsahan prosedur penetapan tersangka dan penahanan sebagaimana dipersoalkan pihak pemohon.(Red/*)






