DPRD Haltim Soroti Lambannya Penanganan Aset, Desak Pemda Gunakan Anggaran Darurat

HALTIM, Kabartimur.Com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) menyoroti lambannya kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), khususnya bidang pengelolaan aset, dalam menindaklanjuti persoalan aset milik pemerintah daerah.

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah kondisi Asrama Mahasiswa Haltim di Ternate yang dinilai membutuhkan penanganan segera. DPRD menilai, meski rekomendasi perbaikan telah berulang kali disampaikan, hingga kini belum terlihat langkah konkret dari instansi terkait.

Ketua DPRD Haltim, Idrus E. Maneke, menegaskan bahwa pihaknya telah menjalankan fungsi pengawasan dengan mengingatkan BPKAD agar segera menindaklanjuti persoalan tersebut. Namun, rekomendasi dewan dinilai belum mendapat respons sebagaimana mestinya.

“DPRD ini menjalankan fungsi pengawasan. Kami sudah mengingatkan BPKAD, khususnya bidang aset, secara berulang-ulang agar segera menindaklanjuti persoalan ini. Namun faktanya, sampai hari ini belum ada tindak lanjut sama sekali,” tegas Idrus.

Baca Juga :   Wamen ATR/BPN Serahkan Sertipikat Aset Pemda dan BUMD di Kalsel

Ia menjelaskan, Komisi III DPRD Haltim sebelumnya telah melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi fisik bangunan. Dari hasil pemeriksaan lapangan, dewan menyimpulkan bahwa perbaikan perlu segera dilakukan untuk mencegah kerusakan yang lebih parah.

Menanggapi kemungkinan kendala keterbatasan anggaran, Idrus meminta pemerintah daerah tidak menjadikan persoalan penganggaran sebagai alasan untuk menunda penanganan. Ia mendorong eksekutif mengambil langkah sesuai ketentuan, termasuk mempertimbangkan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) apabila kondisi tersebut memenuhi kriteria keadaan darurat.

“Jika alasannya tidak ada penganggaran, sementara BPKAD dan pemerintah daerah menganggap ini darurat untuk segera dibenahi, ya pakai dana darurat atau anggaran tak terduga. Tinggal dilihat saja syarat-syarat daruratnya apa,” ujarnya.

Menurutnya, organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab sebagai pelaksana kegiatan harus lebih proaktif dan responsif dalam menindaklanjuti hasil pengawasan DPRD. Terlebih, persoalan aset daerah membutuhkan penanganan serius agar tidak menimbulkan kerugian maupun kerusakan yang lebih besar.

Baca Juga :   Turun Reses, Wakil Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat Siap Kawal Aspirasi Rakyat

Sebagai bentuk keseriusan mengawal persoalan tersebut, pimpinan DPRD Haltim memastikan akan kembali mengangkat masalah ini dalam agenda rapat bersama dinas terkait pada Rabu (18/11/2026).

DPRD berharap pembahasan tersebut menghasilkan langkah konkret, bukan sekadar penjelasan administratif, sehingga penanganan aset daerah, khususnya Asrama Mahasiswa Haltim di Ternate, dapat segera direalisasikan. (Red/Ruslan)

Pos terkait