Yan Warinussy: Praperadilan Kasus Yanto Idorway Bukan Menguji Materi Perkara, tetapi Keabsahan Alat Bukti

MANOKWARI, Kabartimur.com– Koordinator Tim Kuasa Hukum Keluarga Yanto Idorway, Yan Christian Warinussy, menegaskan bahwa pemeriksaan praperadilan dalam kasus dugaan pembunuhan Yanto Idorway terhadap Desty Marenska Thenu dan Petra Timotius Pattipeilohy harus berfokus pada aspek formal penegakan hukum, bukan menguji materi perkara.

Menurut Yan, inti pemeriksaan praperadilan adalah menguji sah atau tidaknya prosedur penetapan tersangka, termasuk bagaimana penyidik memperoleh alat bukti yang dijadikan dasar menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Bacaan Lainnya

Penegasan itu disampaikan Yan menanggapi pandangan ahli mengenai kecukupan dua alat bukti dalam penetapan tersangka Desty dan Petra, saat sidang pembuktian praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Manokwari, Kamis (19/11/2026).

“Kalau kita sidang praperadilan, kita bicara formal. Kita tidak bicara materi. Bagaimana kejadiannya, apakah korban jatuh atau dianiaya, itu bukan ranah praperadilan,” kata Yan.

Baca Juga :   Sudah Banyak Makan Korban, DPRD Wondama Desak Perbaikan Ruas Jalan Windesi – Werianggi

Ia menjelaskan, keberadaan dua alat bukti tidak cukup dipersoalkan hanya dengan menyatakan alat bukti tersebut tidak sah. Pihak yang mempersoalkannya harus menunjukkan apakah terdapat pelanggaran hukum dalam proses memperoleh alat bukti tersebut.

Yan mencontohkan sejumlah alat bukti yang dapat digunakan penyidik, mulai dari visum et repertum, hasil autopsi, keterangan saksi hingga bukti forensik digital, termasuk rekaman percakapan WhatsApp dan komunikasi telepon.

Sepanjang diperoleh melalui kewenangan dan prosedur yang sah, menurutnya, alat bukti tersebut dapat digunakan penyidik sebagai dasar dalam menetapkan tersangka.

“Cara penyidik memperoleh alat bukti itu apakah melawan hukum atau tidak. Itu saja sebenarnya,” tegasnya.

Yan juga menekankan bahwa penetapan tersangka tidak didasarkan pada satu alat bukti secara terpisah. Penyidik harus menghubungkan keterangan saksi dengan hasil visum, autopsi, serta bukti forensik lainnya untuk membangun rangkaian keterkaitan dengan peristiwa pidana yang diselidiki.

Baca Juga :   Burung Mambruk Jadi Mascot Pilkada 2020 di Manokwari.

Dalam perkara ini, ia menyoroti dugaan keterlibatan Desty dan Petra yang disebut berada bersama korban. Menurut Yan, penyidik dapat mendasarkan penetapan tersangka pada rangkaian alat bukti apabila keterangan yang diperoleh bersesuaian dengan bukti lainnya.

Ia turut merujuk Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang penyertaan dalam tindak pidana. Namun, ia mengingatkan bahwa pengujian dalam praperadilan bukan untuk membuktikan kesalahan para tersangka, melainkan memastikan prosedur hukum dan perolehan alat bukti telah sesuai ketentuan.

“Kalau sudah dilakukan pemeriksaan saksi, kemudian dihubungkan dengan semua alat bukti, lalu penyidik meyakini ada keterlibatan mereka, itu menjadi dasar penyidik menetapkan tersangka. Yang harus dibuktikan di praperadilan adalah apakah alat bukti itu diperoleh secara sah atau tidak,” ujarnya.

Yan menambahkan, pemeriksaan terhadap Desty dan Petra telah dilakukan sebelum status keduanya ditingkatkan menjadi tersangka. Karena itu, ia menilai prosedur penyidikan dalam penetapan tersangka telah dipenuhi.

Baca Juga :   Ketua Komisi III DPD RI Komitmen Kawal Kasus Kematian Yanto Idorway, Dorong Transparansi Penyidikan

Sebaliknya, apabila keterangan diperoleh melalui pemaksaan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum, keabsahan alat bukti tersebut patut dipersoalkan dalam proses praperadilan.

Selain persoalan alat bukti, Warinussy turut menyinggung posisi pihak yang ditempatkan sebagai turut termohon. Menurut dia, tindakan perpanjangan penahanan untuk kepentingan penyidikan tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan pihak tersebut dalam proses penetapan tersangka.

Ia menilai perpanjangan penahanan berkaitan dengan kebutuhan penyidik menyelesaikan pemberkasan perkara. Sementara konsultasi atau koordinasi antara pihak terkait dan penyidik merupakan bagian dari proses penanganan perkara.

Di akhir keterangannya, Yan menyampaikan harapan keluarga korban agar hakim tunggal yang memeriksa perkara tersebut dapat memberikan putusan yang adil dan menjamin kepastian hukum.

Baginya, inti praperadilan ini tetap pada satu persoalan mendasar, apakah penetapan tersangka terhadap Desty dan Petra dilakukan berdasarkan alat bukti yang diperoleh secara sah serta melalui prosedur hukum yang benar. (*)

Pos terkait