YOGYAKARTA, Kabartimur.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dengan dukungan Pemerintah Jepang, memperkuat kerja sama regional untuk menghadapi ancaman kejahatan dan penyalahgunaan aset keuangan digital serta aset kripto yang semakin kompleks dan lintas negara.
Komitmen tersebut mengemuka dalam forum 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting yang berlangsung di Yogyakarta, 18–20 November 2026.
Pertemuan dibuka oleh Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso, bersama Cybercrime Programme Officer UNODC, Himal Ojha, Rabu (18/11/2026).
Forum ini mempertemukan regulator, aparat penegak hukum, lembaga internasional, akademisi, serta pelaku industri jasa keuangan dari sejumlah negara untuk bertukar informasi dan memperkuat kapasitas dalam menangani kejahatan keuangan digital.
Adi Budiarso mengatakan, perkembangan teknologi keuangan dan aset kripto membuka peluang baru bagi industri keuangan. Namun, kemajuan tersebut juga meningkatkan risiko penyalahgunaan teknologi untuk aktivitas ilegal.
Menurutnya, perbedaan regulasi dan kesiapan pengawasan antarnegara, serta kemudahan transaksi lintas batas, menjadi tantangan serius dalam mengungkap kejahatan aset digital.
“Pertukaran informasi dan koordinasi lintas negara menjadi sangat penting untuk memperkuat efektivitas penanganan kejahatan keuangan digital,” ujarnya.
Ia juga menyoroti belum meratanya penerapan Financial Action Task Force (FATF) Travel Rule, yang mengatur ketersediaan informasi identitas pengirim dan penerima dalam transaksi aset digital. Kondisi tersebut dapat menyulitkan pelacakan transaksi lintas negara.
Karena itu, OJK mendorong integrasi informasi keuangan, keamanan siber, perlindungan konsumen, aset virtual, dan penegakan hukum melalui mekanisme pertukaran informasi yang lebih cepat serta pemanfaatan teknologi untuk menelusuri transaksi.
Forum tersebut diikuti perwakilan Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, dan Singapura, serta melibatkan sejumlah institusi dari Jepang dan Amerika Serikat.
Sejumlah isu strategis turut dibahas, mulai dari pencucian uang melalui aset kripto, penipuan berbasis kecerdasan buatan (AI-enabled fraud), pengawasan stablecoin, penerapan FATF Travel Rule, hingga tantangan investigasi dan pelacakan aset digital lintas negara.
Melalui pertemuan ini, OJK dan UNODC berharap koordinasi antarotoritas semakin kuat, kapasitas pengawasan dan penegakan hukum meningkat, serta mekanisme pertukaran informasi regional menjadi lebih responsif.
Kerja sama tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem aset keuangan digital dan kripto yang inovatif, berintegritas, serta tetap mengedepankan perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan. (*)






